NEWSTICKER
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan

Pemda Diminta Akomodasi Kebutuhan Anggaran untuk Penanganan Korona

Ekonomi Virus Korona ekonomi indonesia
Eko Nordiansyah • 25 Maret 2020 08:54
Jakarta: Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait realokasi anggaran daerah untuk mendukung kebijakan pencegahan dan penanganan virus korona (covid-19). Hal itu terkait dengan keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah mengeluarkan payung hukum guna penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah.
 
Pada 16 Maret lalu, Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 
"Saat ini, yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan adalah mengidentifikasi seluruh perubahan (anggaran), dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergency, baik itu kesehatan maupun social safety net," kata Sri Mulyani, dalam video conference, di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari koordinasi dan simulasi yang telah dilakukan bersama pemda, Kementerian Keuangan mencatat DAU yang dapat dioptimalisasikan untuk penanganan covid-19 mencapai Rp4 triliun. Ditambah refocusing DBH Sumber Daya Alam (SDA) untuk penanganan covid-19 secara nasional dapat mencapai Rp463 miliar.
 
Untuk DID, pemda masih dapat mengoptimalkan alokasi penanganan covid-19 sebesar Rp4,2 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengatur adanya refocusing serta relaksasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung penanganan covid-19, yaitu DAK fisik bidang kesehatan dengan potensi realokasi pagu secara nasional mencapai Rp4,98 triliun.
 
Pemda juga dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kegiatan yang relevan dengan penanganan covid-19, salah satunya insentif dan santuan bagi tenaga medis dan petugas surveilans di daerah-daerah terdampak.
 
"Potensi relaksasi penyaluran dan penggunaan BOK di 17 provinsi terdampak covid-19 mencapai Rp1,98 triliun, dan secara nasional dapat mencapai Rp3,54 triliun. Saat ini, aturan perluasan penggunaan BOK untuk hal tersebut sedang disiapkan lebih lanjut," jelas dia.
 
Dirinya berharap para kepala daerah dapat memilah prioritas DAK Fisik sebaik-baiknya, dan bila perlu menghentikan terlebih dahulu proses pelaksanaan DAK Fisik di luar bidang kesehatan dan bidang yang sangat prioritas. Lebih lanjut, di dalam pelaksanaan APBD 2020, Sri Mulyani meminta pemda untuk mengurangi belanja kurang produktif.
 
"Kami juga mengimbau agar daerah dapat melakukan penghematan belanja-belanja yang kurang produktif dan fokus untuk menangani permasalahan covid-19, baik yang terkait dengan dampak kesehatan maupun dampak ekonomi kepada masyarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya.
 
"Selanjutnya, pemda dapat segera menyiapkan perubahan anggaran, melalui peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam pencegahan dan penanganan covid-19, hendaknya mengacu pada pedoman dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dengan tetap menjaga tata kelola pemerintah dan akuntabilitas yang baik," pungkas dia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif