Presiden Joko Widodo. FOTO: dok MI/PANCA SYURKANI
Presiden Joko Widodo. FOTO: dok MI/PANCA SYURKANI

5 Jurus Jokowi Kendalikan Tingkat Inflasi

Ekonomi Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Bank Indonesia Ekonomi Indonesia
Husen Miftahudin • 23 Oktober 2020 10:55
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan lima hal penting terkait upaya pengendalian inflasi. Hal tersebut disampaikan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dilakukan secara virtual pada 22 Oktober 2020 di Jakarta.
 
Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 
Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.
 
Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah.
 
Kelima, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi covid-19 di pusat dan daerah.
 
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa upaya menjaga stabilitas harga juga menjadi elemen penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.
 
"Inflasi 2020 diperkirakan tetap terkendali, meskipun lebih rendah dari batas bawah target inflasi sejalan permintaan domestik yang belum kuat, di tengah pasokan barang dan jasa yang tetap memadai dan diperkirakan kembali ke dalam sasarannya tiga persen plus minus satu persen pada 2021," ungkap Perry, seperti dikutip dari laman resmi BI, Jumat, 23 Oktober 2020.
 
Secara khusus Perry juga menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pemangku kebijakan sehingga inflasi tetap terkendali sesuai dengan perkembangan perekonomian di era pandemi covid-19 pada 2020.
 
Menurutnya, inflasi yang terkendali menjadi momentum untuk meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi. Adapun peningkatan peran UMKM dapat terus dilakukan melalui pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital.
 
"Ke depan, Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terus berkomitmen melakukan sinergi untuk mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM," tegas Perry.
 
Rakornas Pengendalian Inflasi kali ini mengambil tema Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju. Rakornas dihadiri 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif