Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu 2019
Komisi XI. Dok : Antara.
Jakarta: DPR RI Komisi XI menyetujui pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang diajukan Kementerian Keuangan sebesar Rp46,25 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir menjelaskan nantinya akan ada lagi untuk pembahasan pagu Kementerian Keuangan secara detail.  "Komisi XI menyetujui pagu Indikatif sebesar Rp462.528 triliun," ujarnya di ruang rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Ia menambahkan, keputusan tersebut disetujui sementara, karena pagu tersebut menjadi tahap awal untuk nantinya diserahkan Presiden bersama nota keuangan.

"Jadi Komisi XI akan membahas bersama Kementerian Keuangan secara detail Pagi anggaran per eselon satu setelah usulan disampaikan oleh pemerintah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pagu indikatif tersebut diperuntukkan untuk Sekretariat Jenderal mencapai Rp20,9 triliun. Sedangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) sebesar Rp12,6 triliun.

"Pagu indikatif Kementerian Keuangan anggaran 2019 terdiri dari rupiah murni Rp32,49 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp13,7 triliun dan pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp29 miliar," ujarnya di Gedung Rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Ia menambahkan untuk Inspektorat Jenderal tercatat sebesar Rp110 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran Rp130 miliar, Ditjen Pajak Rp7,2 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp3,2 triliun, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp122 miliar, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan  Pembiayaan dan Risiko Rp128 miliar.

"Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp784 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPK) Rp739 miliar, dan terakhir Badan Kebijakan Fiskal Rp143 miliar," tambahnya.

Selain itu dari total yang diajukan, kebutuhan untuk belanja pegawai sebesar Rp21,3 tirliun, kebutuhan belanja barang Rp23,1 triliun, dan belanja modal Rp1,7 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk proyek prioritas nasional seperti kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga anggaran tersebut diharapkan disetujui anggota dewan.

"Pagu indikatif untuk Kementerian Keuangan, termasuk BLU, Rupiah Murni, dan Hibah Luar Negeri, mohon anggota dewan dapat menyetujui dan menetapkan," tutupnya.

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id