Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Pemerintah Andalkan APBN untuk Pembiayaan Vaksin Gratis

Ekonomi Sri Mulyani Kementerian Keuangan vaksin covid-19
Eko Nordiansyah • 11 Januari 2021 16:15
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk program vaksin gratis bisa mencapai Rp73 triliun. Seluruh pembiayaan untuk program ini akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah memastikan anggaran vaksin covid-19 gratis bagi masyarakat akan tersedia. Bahkan ia menjamin bahwa pemerintah siap menggelontorkan dana untuk pelaksanaan vaksinasi pada tahun ini.
 
"Apakah anggaran pasti tersedia? Ya harus, karena prioritas. Kalau tidak punya? Ya pasti ada, karena kami menggunakan ini sebagai prioritas," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021 lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin. Anggaran tersebut di luar dari alokasi untuk antisipasi vaksinasi sebesar Rp3,7 triliun, sarana prasarana, laboratorium, litbang, dan PCR di Kemenkes Rp1,2 triliun dan BPOM Rp100 miliar.
 
Selain itu, pemerintah masih memiliki sisa lebih anggaran (SILPA) sebesar Rp47,07 triliun dari klaster kesehatan dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun lalu. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk program vaksinasi di 2021.
 
Menurut Sri Mulyani, total belanja pada tahun ini mencapai Rp2.750 triliun. Pemerintah juga bisa melakukan realokasi anggaran dari belanja yang sudah ada, sehingga program vaksinasi tetap akan menjadi program prioritas.
 
Namun ia juga memastikan realokasi anggaran tidak akan mengganggu pos-pos belanja prioritas di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Artinya program kerja yang sudah menjadi prioritas tetap akan bisa dijalankan pada 2021 ini.
 
"Artinya kami upayakan agar refocusing dan realokasi dilakukan benar-benar spesifik. Yakni untuk kegiatan yang benar-benar diyakini bisa untuk kita alihkan, tidak mengganggu program kerja kementerian/lembaga dan prioritasnya bisa dipindahkan," pungkasnya.  
 
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif