Ilustrasi - - Foto: dok MI
Ilustrasi - - Foto: dok MI

Alasan Pemerintah Pangkas Anggaran Kesehatan 2021

Ekonomi Virus Korona Kementerian Keuangan RAPBN 2021
Desi Angriani • 19 September 2020 18:29
Jakarta: Pemerintah memangkas anggaran kesehatan sebesar 20,1 persen pada 2021. Nominal anggaran tersebut turun dari Rp212,5 triliun pada 2020 menjadi Rp169,7 triliun.
 
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan anggaran kesehatan tersebut turun lantaran tahun ini pemerintah telah mengguyur banyak stimulus dalam penanganan covid-19. Lagi pula alokasi anggaran itu, setara 6,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di atas mandat Undang-undang yang sebesar lima persen.
 
"Sekali lagi, terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS (Faisal Basri). RAPBN 2021 tidak disusun di ruang hampa, ada pijakan," katanya dalam akun twitter@prastowdi Jakarta, Sabtu, 19 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan anggaran yang dipangkas adalah alokasi belanja kesehatan non kementerian dan lembaga. Sementara anggaran Kementerian Kesehatan naik dari Rp78,5 triliun menjadi Rp84 triliun pada 2021.
 
"Apa maknanya? Cukup jelas. Keberpihakan semakin kuat, tercermin anggaran rutin @KemenkesRI 2021 naik. Tapi kok anggaran kesehatan turun? iya, alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021," terang dia.
 
Ia pun memastikan pemerintah tidak abai dalam penanganan covid-19 lantaran anggaran kesehatan 2021 dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan imunisasi massal. Dana untuk pengadaan vaksin dan sarana prasarana lainnya mencapai Rp18 triliun.
 
Selain itu, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk nutrisi ibu hamil dan menyusui/balita, penanganan penyakit menular, dan akselerasi jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).
 
"Dalam RAPBN 2021, pemerintah memberikan dukungan Rp48,8 triliun untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Kemudian, sebesar Rp2,4 triliun untuk bantuan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III JKN sebagai komitmen memperluas cakupan pelayanan penerima manfaat BPJS Kesehatan," pungkas dia.
 
Sebelumnya, ekonom Faisal Basri mengkritik penyusunan anggaran 2021 yang tidak mengedepankan sektor kesehatan atau penanganan covid-19. Alasannya, anggaran kesehatan lebih rendah dibandingkan anggaran infrastruktur.

 
"Coba lihat APBN 2021, itu (anggaran) pembangunan infrastruktur naik dari Rp280'an triliun ke Rp400'an triliun, anggaran kesehatan turun, seolah-olah (pandemi covid-19) ini sudah selesai semua," kata Faisal.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif