Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: BKPM
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: BKPM

BKPM Siap Buat Sistem OSS Versi UU Cipta Kerja

Ekonomi investasi BKPM Ekonomi Indonesia Omnibus Law
Antara • 15 Oktober 2020 09:49
Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sedang dalam proses membuat sistem Online Single Submission (OSS) versi Omnibus Law UU Cipta Kerja. Harapannya bisa berimbas positif terhadap laju investasi di Indonesia pada masa mendatang.
 
Sistem itu, lanjutnya, akan digunakan juga oleh seluruh pemerintah daerah termasuk kabupaten/kota agar terintegrasi dalam kewenangan perizinan usaha sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha.
 
"Kami yang akan siapkan sistemnya sekaligus. Karena kalau tidak dibuat, nanti ada saja alasan. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk pemerintah daerah," kata Bahlil, dikutip dari Antara, Kamis, 15 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengungkapkan hal itu dalam diskusi secara daring dengan para bupati dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa yang difasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.
 
Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Umum Hipmi itu mengingatkan agar para bupati dapat segera membuat peraturan daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga dapat dimasukkan dan dipetakan ke dalam sistem OSS.
 
"Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTR-nya dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima," katanya.
 
Ia menuturkan Omnibus Law UU Cipta Kerja memfasilitasi kebutuhan investasi dalam berinvestasi di Indonesia yang selama ini kerap terhambat. Kebutuhan itu yakni kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah akan menyiapkan NSPK dalam rangka melakukan penyederhanan birokrasi perizinan berusaha.
 
NSPK itu nantinya akan memberikan kepastian dan efisiensi dalam pengajuan izin usaha. Bahlil menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak sedikit pun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, sedangkan kewenangan tetap ada di daerah.
 
"Di pasal 174 poin B, tidak ada satu pun izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem OSS. Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi," jelasnya.
 
Selanjutnya, dia menegaskan, UU Cipta Kerja merupakan regulasi pro UMKM. Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan penguatan UMKM, salah satunya dengan mengatur proses perizinan UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil yang akan menjadi lebih cepat dan mudah.
 
"UMK hanya perlu mendaftar di sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dijadikan sebagai izin usaha, di mana NIB tersebut dapat diperoleh dengan waktu tiga jam," pungkasnya.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif