Ilustrasi industri rokok. FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami
Ilustrasi industri rokok. FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami

Pemerintah Daerah Minta Kenaikan Cukai Rokok Moderat

Ekonomi industri rokok cukai tembakau
Husen Miftahudin • 26 Oktober 2020 18:41
Jakarta: Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie mengaku khawatir terhadap nasib petani tembakau dan daerah sentra tembakau terkait adanya kenaikan cukai sekitar 17-19 persen untuk 2021 dan rencana penyederhanaan tarif cukai. Jika resmi diberlakukan, pekerjaan petani tembakau terancam hilang.
 
"Selama ini pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah eksekutor atas hilangnya pabrikan-pabrikan rokok kecil menengah. Kita bisa lihat perlahan, Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional makin ditekan, harga tembakau lokal hancur, serapan tembakau ke petani makin rendah, dan mata rantai lainnya ikut terdampak dengan meningkatnya petani dan buruh yang menjadi pengangguran, terutama buruh kretek tangan (SKT)," ketus Gugun dalam keterangan resminya, Senin, 26 Oktober 2020.
 
Gugun yang juga Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU DIY ini memahami bahwa regulasi tersebut dibuat untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun di sisi lain, dalam jangka pendek dan menengah regulasi ini juga berdampak terhadap nasib pelaku industri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pendapatan cukai memang tetap atau meningkat, tapi kan di luar itu harus dilihat nasib pekerjanya, petani tembakau, petani cengkeh, buruh-buruh pabrik itu yang tidak pernah dipikirkan. Jangan hanya mengejar soal pendapatan cukainya saja. Kedaulatan ekonomi nasional kita, khususnya dari industri kretek nasional akan habis," ucap dia.
 
Rencana penyesuaian struktur atau layer tarif cukai dan isu kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) juga mendapat perhatian serius dari kalangan pemerintah daerah, khususnya daerah sentra penghasil tembakau. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Jember yang memiliki tembakau jenis na oogst.
 
Anggota DPRD Kabupaten Jember Jawa Timur Agusta Jaka Purwana mengungkapkan, banyak masyarakat Jember yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau. Jika aturan ini diterapkan, maka dampak negatifnya akan meluas ke berbagai pelaku usaha di rantai industri tembakau.
 
"Ini akan mematikan industri, bukan hanya on farm saja, tapi juga off farm. Jika produksi rokok terganggu karena harganya dijadikan satu (mengacu ke aturan penyederhanaan cukai), maka otomatis, petani akan terkena imbasnya. Kemudian off farm juga ikut terganggu, di Jember ini ada pengusaha bambu, pengusaha tikar yang ikut terganggu. Jika simplifikasi ini diterapkan, semua lini akan terganggu," sebutnya.
 
Agusta menjelaskan, ekosistem tembakau di Jember sudah terbangun luas dan mendalam, di mana banyak keterlibatan pengusaha lintas industri mulai dari pengolahan, pengemasan, gudang pengeringan tembakau, pengusaha bambu, dan pengusaha tikar yang memproduksi tikar untuk membungkus tembakau.
 
"Ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan pengusaha baru di industri tembakau jika aturan ini diterapkan. Bagi usaha baru yang mau mendirikan pabrik rokok dipastikan akan sulit masuk karena banyak aturan yang memberatkan. Akhirnya seperti di Malang dan Kudus, akan banyak rokok ilegal karena akhirnya para pelaku usaha memilih beralih ke usaha rokok yang ilegal," tutur Agusta.
 
Agusta menyatakan pihaknya sudah menyuarakan keresahan pelaku IHT terkait aturan cukai sejak 2016. Namun sayangnya, belum ada tanggapan. Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat dapat lebih mempertimbangkan dampak aturan ini kepada para pelaku industri di lapangan, khususnya ekosistem IHT di daerah.
 
"Kami sangat menentang, karena akan mematikan semua. Petani dalam satu hektare bisa (terdiri dari) 10-12 orang, mereka akan kehilangan pekerjaan karena sehari-hari mereka bergantung ke tembakau. Sedangkan dari pemerintah, belum ada alternatif pengganti (komoditas) yang memiliki nilai ekonomis yang sama selain tembakau," ucap dia.
 
Sementara itu, upaya-upaya penguatan IHT juga masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrut Tamam menyatakan porsi lahan pertanian dan pabrikan tembakau di daerahnya cukup berimbang.
 
Namun, ia mengakui, IHT di Pamekasan mengalami tantangan Karenanya, upaya perlindungan kepada petani tembakau gencar dilakukan, salah satunya dengan meresmikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang akan mulai dikembangkan di 2021.
 
"Kalau musim tembakau, lahan pertanian tembakau di sini sampai 42 persen. Daerah kami juga punya pabrikan sekitar 17 pabrik di skala kecil-menengah. Memang, sejak beberapa tahun ke belakang, industri ini mengalami pasang surut harga sehingga kami dari pemerintah kabupaten berinisiatif untuk menjalankan strategi-strategi penguatan industri," pungkas Badrut.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif