Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani

Program SDGs Tidak Bisa Andalkan APBN

Ekonomi pertumbuhan ekonomi bappenas ekonomi indonesia sdg
Desi Angriani • 10 Oktober 2019 07:34
Jakarta: Indonesia membutuhkan pembiayaan sebesar USD2,5 triliun per tahun untuk menjalankan program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya sebesar USD1 triliun per tahun.
 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan jurang pembiayaan tersebut harus ditutup dengan sumber pembiayaan alternatif selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Upaya mencapai goals SDGs tidak bisa bergantung pada APBN. Ini menyadarkan kita bahwa SDGs didesain multiplatform," kata Bambang, dalam SDGs Annual Conference 2019, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan tiga skenario pembiayaan dalam Roadmap SDGs Indonesia 2030. Pertama, Business as Usual (BAU) untuk 2020 sebesar Rp2.714 triliun dan sebesar Rp 7.721 triliun pada 2030.
 
Kedua, menggunakan skema intervensi moderat dengan proyeksi 2020 sebesar Rp2.778 triliun dan pada 2030 sebesar Rp9.405 triliun. Ketiga, intervensi tinggi dengan dana Rp2.867 triliun di 2020 dan pada 2030 sebesar Rp10.397 triliun.
 
"Dengan skenario intervensi tinggi, 62 persen dari pemerintah dan 38 persen dari non pemerintah, bisa dari skema BUMN, swasta, filantropi, dana sosial keagamaan, dan sumber lainnya untuk 2020-2024," jelasnya.
 
Lebih lanjut, peranan pembiayaan dari non pemerintah diperkirakan terus meningkat seiring berlanjutnya program SDGs di tahap kedua. Untuk 2025-2030, peranan pemerintah masih besar sebesar 58 persen tapi dana non pemerintah mulai meningkat menjadi 42 persen.
 
Karena itu, pemerintah mendorong berbagai pihak terlibat dalam pembiayaan SDGs yang inovatif, antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), sukuk, green bond, zakat, blended finance, social impact fund, filantropi, dan crowdfunding.
 
Bambang mencontohkan salah satu bentuk pembiayaan campuran atau blended finance yakni, Sumba Iconic Island atas kerja sama donor internasional, ADB dan Kedutaan Besar Norwegia, yang menyediakan energi baru dan terbarukan di Sumba. Saat ini, 4.158 rumah tangga di Sumba sudah teraliri listrik dengan total investasi sebesar Rp131 miliar.
 
“Melalui SDGs Financing Hub, pemerintah berupaya menjangkau sumber-sumber pembiayaan inovatif untuk mengalirkan sumber pendanaan demi mencapai target SDGs," tukas dia.
 
Adapun rangkaian penyelenggaraan SDGs Annual Conference 2019 ditutup dengan enam Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.
 
MoU tersebut antara lain Kementerian PPN/Bappenas dengan Kemendesa PDTT tentang Percepatan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan melalui Proyek Percontohan Pembangunan Desa dengan Skema Pembiayaan Social Impact Bonds/Impact Investment:
 
MoU Kementerian PPN/Bappenas dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai tentang Kemitraan Strategis untuk Percepatan Pencapaian dan Pembiayaan TPB; dan MoU Kementerian PPN/Bappenas dengan UNICEF Indonesia tentang Strategic Partnership to Support Creation of A Development Impact Bond for The Implementation of SDGs in Indonesia.
 
Kemudian, MoU Kementerian PPN/Bappenas dengan Asian Venture Philanthropy Network tentang Kemitraan Strategis untuk Mendukung Pelaksanaan TPB/SDGs; dan MoU Kementerian PPN/Bappenas dengan Global Reporting Initiative tentang Kemitraan Strategis untuk Percepatan Pencapaian TPB di Indonesia melalui Pelaporan Berkelanjutan;
 
Lalu, MoU Kementerian PPN/Bappenas dengan PT Unilever Indonesia tentang Kerja Sama untuk Percepatan Pencapaian TPB di Indonesia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif