Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko.

Sri Mulyani Harap Kinerja Positif Penerimaan Pajak Berlanjut

Ekonomi perpajakan Sri Mulyani Kementerian Keuangan Ekonomi Indonesia
Eko Nordiansyah • 27 Januari 2022 10:17
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap penerimaan pajak yang mencatat pertumbuhan positif tahun lalu bisa berlanjut di tahun mendatang. Ia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempelajari dan mengantisipasi pergerakan harga komoditas yang berpengaruh positif secara langsung terhadap penerimaan pajak 2021.
 
"Bekerja teliti dan antisipatif. Lihat semua kemungkinan dan perkembangan harga komoditas, pergerakan nilai tukar, suku bunga, inflasi, pertumbuhan sektoral supaya kita bisa melakukan perencanaan yang matang dan makin baik. Supaya juga mengantisipasi dari sisi compliance atau kepatuhan yang baik," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 27 Januari 2022.
 
Sri Mulyani juga turut mengapresiasi kinerja DJP sepanjang tahun lalu. Menurut dia, tercapainya penerimaan pajak Rp1.227,5 triliun atau 103,9 persen di atas target, dilalui dalam situasi yang tidak mudah karena berada di tengah kondisi extraordinary akibat pandemi terlebih ketika merebaknya varian Delta pada pertengahan 2021 lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi ini adalah suatu pencapaian pada saat tantangan dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kita semua itu sangat nyata. Jadi saya sangat menghargai dan berterima kasih atas prestasi tersebut," ungkapnya.
 
Untuk mendukung penerimaan pajak 2022, ia berpesan untuk memperkuat internal bisnis model dan manajemen organisasi dan sumber daya manusia di DJP. Pelaksanaan kinerja penerimaan pajak tahun ini akan didukung pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan kenaikan seksi pengawasan pada KPP Madya.
 
Penerapan UU HPP akan memberikan potensi penerimaan dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pembangunan KPP Madya dalam peningkatan jumlah pengawasan dari tiga seksi menjadi enam seksi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
 
"Terakhir, untuk mengukir prestasi secara konsisten dan baik, DJP perlu mendesain dan menjalankan sistem pengendalian internal yang kuat. Jaga organisasi, jaga unit Anda, jaga anak buah Anda, dan yang paling penting jaga diri Anda untuk tidak terkontaminasi dan terkompromikan dari sisi integritas dan profesionalitas," pungkas dia.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif