Perpajakan. Foto : Medcom.
Perpajakan. Foto : Medcom.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Diyakini Bisa Menekan Defisit APBN 2022

Ekonomi perpajakan Kementerian Keuangan Ekonomi Indonesia defisit anggaran RAPBN 2022 APBN 2022
Husen Miftahudin • 18 Oktober 2021 19:58
Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu meyakini implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dapat menekan defisit anggaran di tahun depan. Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2022, defisit anggaran diproyeksi mencapai Rp868 triliun atau setara 4,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 
"Tentunya dengan dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tadi, defisit anggaran ini akan bisa lebih rendah dibandingkan asumsi tersebut," sebut Febrio dalam webinar Bincang APBN 2020, Senin, 18 Oktober 2021.
 
Angka defisit anggaran tahun depan itu sebenarnya lebih rendah dibandingkan defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah pada UU APBN 2021 sebesar Rp1.006,37 triliun atau setara 5,7 persen dari PDB. Oleh karena itu, dengan kehadiran UU HPP tersebut diharapkan dapat menekan defisit anggaran setiap tahunnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah menargetkan defisit APBN terus turun dan dapat menuju arah yang semakin kuat di bawah 3,0 persen di 2023. "Defisit anggaran 2022 ini tentunya akan terus kita pastikan dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati untuk melihat dan menjaga keberlanjutan fiskal kita," tegasnya.
 
Febrio merinci, pendapatan negara dalam UU APBN 2022 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.846 triliun. Pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp335,6 triliun.
 
"Untuk mencapai pendapatan negara tersebut, akan dilakukan optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan," tuturnya.
 
Reformasi perpajakan antara lain dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, peningkatan tata kelola dan administrasi perpajakan. Selain itu, reformasi perpajakan juga akan dilakukan dengan cara pemberian intensif pajak yang lebih terukur, efisien, dan juga terus memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi dan mendorong transformasi struktural.
 
"UU HPP diyakini akan mendekatkan kinerja perpajakan kita ke level potensialnya dengan perbaikan administrasi maupun kebijakan sehingga perpajakan nasional semakin siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan," sebut dia.
 
Dari sisi administrasi, lanjutnya, UU HPP mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis terkini. Sedangkan dari sisi kebijakan perpajakan, UU HPP memperkuat aspek keadilan serta keberpihakan untuk mendukung penguatan sektor UMKM yang merupakan pelaku utama ekonomi nasional.
 
Dengan berbagai perubahan kebijakan maupun peningkatan kinerja administrasi, UU HPP ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan. Dalam jangka pendek di 2022, penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi, dengan rasio perpajakan akan naik ke kisaran sembilan persen dari PDB.
 
"Selanjutnya dalam jangka menengah, rasio perpajakan dapat mencapai lebih dari 10 persen, paling lambat di 2025. Bisa lebih awal kalau pertumbuhan ekonomi membaik dan juga administrasi terjadi dengan lebih baik. Ini seiring dengan arah pertumbuhan ekonomi kita yang kita harapkan akan semakin kuat dan peningkatan kepatuhan yang juga terus terjadi secara berkelanjutan," ucap Febrio.
 
Dijelaskan lebih lanjut bahwa defisit APBN 2022 terjadi karena sisi belanja negara direncanakan sebesar Rp2.714,2 triliun. Ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944,5 triliun, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun.
 
"Saya dan kita semua tentunya berharap APBN 2022 ini nantinya dapat dijalankan dengan baik dan bisa secara efektif berperan mendorong pemulihan ekonomi dan mewujudkan sasaran pembangunan kita. Semoga APBN kita mampu mendukung negara untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," harap Febrio.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif