Kemenkeu Pastikan Tenaga Honorer Kementerian/Lembaga Dapat THR
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (AFP PHOTO/SAUL LOEB)
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp440,38 miliar. Pegawai honorer yang berhak adalah mereka yang bekerja di kementerian/lembaga instansi pusat.

"Seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar satu bulan sebagai THR. Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak," tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari laman Facebook Sri Mulyani Indrawati, Sabtu 26 Mei 2018.

Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada satuan kerja pemerintah pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kantor pada belanja barang operasional perkantoran, bukan belanja pegawai.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK pejabat yang berwenang.



Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018. Saat ini satuan kerja pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai kontrak tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idulfitri.

Untuk Pegawai non-PNS yang diangkat oleh pejabat kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK Nomor 53 Tahun 2018. Termasuk dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), bidan PTT, tenaga penyuluh KB dan lain-lain.

Kemudian untuk pegawai non-PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh kepala satker seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.

Bagi petugas jasa kebersihan dan sopir outsourcing dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan THR. Sementara yang tidak melalui sistem outsourcing, pemberian THR menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga yang menggunakan jasa.

 



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id