Ilustrasi daun tembakau. FOTO: Medcom.id.
Ilustrasi daun tembakau. FOTO: Medcom.id.

Penerimaan Negara Bisa Tergerus Rp926 Miliar dari Aturan Cukai IHT

Ekonomi tembakau penerimaan pajak
Ade Hapsari Lestarini • 04 September 2019 09:57
Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menciptakan celah yang membuat pabrikan rokok besar membayar tarif cukai murah. Imbasnya membuat penerimaan negara tidak optimal.
 
Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap data produksi April 2019 menunjukkan potensi kehilangan pendapatan negara akibat pabrikan rokok besar membayar tarif cukai murah mencapai Rp926 miliar.
 
Menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, aturan yang dibuat sebagai revisi PMK 146/2017 ini ada ketidaksesuaian tarif cukai rokok, karena terdapat perusahaan yang tidak ingin mencapai batas produksi sigaret kretek mesin (SKM) atau SPM tiga miliar batang. Jumlah ini adalah batas minimal produksi agar sebuah perusahaan rokok membayar tarif cukai tertinggi (golongan 1).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Oleh karena itu, sejumlah kalangan mendesak pemerintah menggabungkan batasan produksi SKM dan SPM. Kebijakan ini bukanlah menggabungkan cukai SKM dan SPM dalam satu tarif. Akan tetapi, pabrikan manapun yang jumlah produksi SKM dan SPM secara kumulatif telah mencapai tiga miliar batang harus dikenakan tarif cukai tertinggi di masing-masing kategori karena mereka termasuk perusahaan besar.
 
Dengan begitu, perusahaan besar akan bersaing dengan pabrikan besar, dan demikian sebaliknya. "Betapa penting mengatur level playing field (tingkat persaingan berkeadilan) yang sehat tanpa mengurangi pendapatan negara," tegas Tauhid, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 4 September 2019.
 
Berdasarkan data yang diolah Indef, total produksi SKM dan SPM secara nasional mencapai 259,67 miliar batang. Rinciannya, SKM 242,73 miliar batang dan SPM 16,94 miliar batang. Dari produksi kedua segmen ini, penerimaan negara dari cukai adalah Rp146,26 triliun.
 
Jika batasan produksi SKM dan SPM digabung menjadi tiga miliar batang, maka terdapat 3,6 miliar batang yang diproduksi empat perusahaan multinasional yang seharusnya dikenakan tarif cukai tertinggi (golongan 1) rokok mesin SPM sebesar Rp625 per batang.
 
Artinya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai SKM dan SPM sebesar Rp926 miliar. Jumlah kehilangan ini akan semakin besar saat produksi perusahaan besar asing yang menikmati cukai rendah semakin tinggi.
 
Data Indef menunjukkan terdapat pabrikan besar asing yang memproduksi SPM sebanyak 2,9 miliar batang atau hanya 100 ribu di bawah batas tiga miliar batang agar mereka terhindar dari cukai tertinggi dan cukup membayar tarif golongan 2 yang nilainya jauh lebih murah.
 
"Dia menahan produksi, lalu gantinya dia menciptakan merek baru. Padahal, kalau ditotal jumlahnya lebih dari tiga miliar batang," terang Tauhid.
 
Senada dengan SKM. Jika perusahaan rokok SKM golongan 2B (tarif cukai rendah) memproduksi satu miliar batang dengan harga jual minimum Rp715 per batang, maka pendapatan kotor sebesar Rp715 miliar per tahun. Sesuai Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebuah perusahaan masuk kategori besar jika penjualan mereka melampaui Rp50 miliar per tahun.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif