Ilustrasi. FOTO: dok MI
Ilustrasi. FOTO: dok MI

Indonesia Siapkan 4 Strategi Hadapi Perlambatan Ekonomi Global

Ekonomi ekonomi indonesia
Antara • 26 Februari 2020 11:01
Tanjung Pinang: Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Suhajar Diantoro menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan empat strategi untuk menghadapi pengaruh pelambatan ekonomi global terhadap Indonesia.
 
Mengutip Antara, Rabu, 26 Februari 2020, menurut Suhajar, saat membuka Rapat Kerja Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menopang Ketahanan Ekonomi Sosial Masyarkat Tahun 2020, hari ini kondisi perdagangan dunia tengah goyang dipicu kondisi negara raksasa ekonomi Tiongkok yang semakin melemah.
 
Ia mengatakan setidaknya ada tiga variabel yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika, pencabutan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, dan dampak virus korona bagi dunia pariwisata Indonesia," kata Suhajar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Khusus virus korona, kata Suhajar, menyebabkan industri pariwisata Indonesia menjadi sangat terpukul, karena kunjungan turis Tiongkok yang sejauh ini sangat dominan kini turun drastis setelah pemerintah mereka melarang warganya berkunjung ke luar negeri.
 
Apalagi selama ini turis Tiongkok cukup besar menyumbangkan devisa bagi Indonesia. Dalam beberapa bulan ini dapat dipastikan pendapatan di sektor pariwisata mengalami penurunan.
 
"Dampaknya sudah jelas, ekonomi kita beberapa bulan ini mulai terasa melambat," sebut Suhajar.
 
Maka itu, lanjut dia, Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan empat hal tadi buat mengatasi perlambatan-perlambatan ekonomi global tersebut. Pertama, kata dia, kementerian/lembaga diminta segera menggerakkan dana APBN 2020 yaitu, dengan melaksanakan segala kegiatan proyek pembangunan mulai Januari atau Februari.
 
"APBN itu adalah insentif untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Uang yang sudah ada harus segera direalisasikan guna menggairahkan ekonomi," ujarnya.
 
Kedua, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di tiap-tiap daerah diimbau tidak mendeposito dana APBD di bank. Kepala Daerah diminta melakukan kontrol, paling lambat bulan Maret 2020 kegiatan-kegiatan yang didanai APBD sudah mulai berjalan.
 
"Kalau misalkan ditambah PAD semua daerah sekitar Rp300 triliun, maka ada sekitar Rp1.000 triliun dana yang beredar di seluruh daerah se-Indonesia," jelasnya.
 
Ketiga ialah memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp54 triliun pada tahun ini. Keempat, sambung Suhajar, menggerakkan dana desa senilai Rp72 triliun untuk 74 ribu desa se-Indonesia di 2020 ini.
 
"Arahan Pak Jokowi, semua dana ini harus segera digerakkan buat memacu perekonomian daerah maupun nasional," tutupnya.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif