Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawatii.. Dok ;Medcom/Eko.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawatii.. Dok ;Medcom/Eko.

Lantik 26 Pejabat, Sri Mulyani Ingatkan soal Integritas

Ekonomi kementerian keuangan
Eko Nordiansyah • 09 Juli 2019 07:11
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 26 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. 26 orang pejabat yang dilantik terdiri dari delapan pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Ditjen Pajak.
 
Sri Mulyani berpesan agar para pejabat Kemenkeu mampu memegang janji setia kepada UUD 1945, menjalankan etika dan perundang-undangan dan menjaga integritas. Meski dinilai simpel, tapi ketiga hal ini menjadi fondasi dalam menjalankan tugas di Kemenkeu.
 
"Masalah integritas harus tetap terus menerus diingatkan dan dijaga. Ini sebagai currency yang menentukan kredibilitas Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara," kata dia saat melantik para pejabat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan tantangan di Kemenkeu semakin sulit memasuki semester II-2019. Untuk itu, Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran pimpinan di Kemenkeu untuk dapat meningkatkan kualitas belanja negara di tengah kondisi ekonomi yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
 
"Beberapa asumsi bergerak di bawah yang telah kita tentukan di awal. Kegiatan ekonomi harus kita pantau secara detail. Saya harap seluruh jajaran agar tetap fokus untuk menjalankan target yang sudah anda sepakati," ungkapnya.
 
Dengan struktur organisasi yang ideal (best fit) dan dengan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel dan berintegritas, Sri Mulyani berharap dapat menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat, adil dan mandiri. APBN yang sehat menunjukan defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif.
 
Adil menandakan APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.
 
Dari sisi kemandirian, APBN dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.
 
"Kebijakan fiskal yang inovatif, efektif dan mampu merespons dinamika, volatilitas global, menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal dapat dicapai dengan APBN yang sehat, adil dan mandiri," pungkas dia.
 
Seluruh pejabat yang dilantik adalah orang terpilih yang telah memenuhi persyaratan Job Person Match (JPM), masa kerja, pendidikan, pangkat serta telah diwawancarai oleh pimpinan eselon I dan para pejabat eselon II terkait, termasuk melalui proses pengecekan rekam jejak dan integritas serta digital footprint oleh Inspektorat Jenderal.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif