Menkeu Sri Mulyani. Foto : MI/SUSANTO.
Menkeu Sri Mulyani. Foto : MI/SUSANTO.

Pengelolaan APBN Kini Lebih Transparan Ketimbang Orde Baru

Ekonomi apbn
Ilham wibowo • 01 Oktober 2019 15:32
Jakarta: Manfaat Anggaran Pendapatan Belanja Nagara (APBN) RI saat ini bisa dikenali lebih baik ketimbang masa Orde Baru. Sebab, seluruh pengelolaannya kini bersifat transparan untuk bisa diketahui masyarakat luas mulai dari proses hingga hasil akhir.
 
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membuka babak final Olimpiade APBN 2019 yang masuk dalam rangkaian edukasi pengelolaan keuangan negara kepada generasi muda. Ada tiga SMA yang masuk ke babak akhir dari 1.466 SMA di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi.
 
Menurut Sri, siswa SMA saat ini beruntung karena bisa mengenal APBN secara lebih baik. Masyarakat pun bisa langsung mengetahui kinerja keuangan lewat berbagai laporan media massa yang ikut mengawasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyampaian APBN berbeda pada periode Presiden kedua RI Soeharto yang hanya disebarluaskan melalui satu saluran yakni TVRI saat dibacakan di parlemen. Masyarakat pun akhirnya tak bisa melihat proses pengelolaan yang dilakukan hingga akhirnya dilaporkan.
 
"Kita semua melihat pidatonya itu, kita mendengar angka demi angka disebutkan tapi kita tidak punya ide mengenai itu angka dari mana, untuk apa dan apa hubungannya dengan kita semua," ujar Sri di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2019.
 
Menurut dia, generasi saat itu dibesarkan dalam keadaan tidak mengetahui fungsi dari APBN. Sehingga pengawasan dari masyarakat cenderung lemah dan berujung pada krisis perekonomian pada 1998.
 
Pengelolaan APBN RI berbenah setelah era Orde Baru berakhir dan digantikan era Reformasi. Transparansi anggaran negara menjadi fokus yang dikedepankan dan mendapat sentuhan pengawalan yang baik melalui ketetapan undang-undang.
 
"Indonesia harus dikelola lebih transparan, demokratis, harus akuntabel, harus bisa menjelaskan ke masyarakat dari mana uang diperoleh, untuk apa dipakai dan apa pertanggung jawabannya," paparnya.
 
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan pengelolaan anggaran negara saat ini jauh lebih baik dengan trilogi keuangan negara. Produk hukum yang dijalankan, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 
"Kalian dibesarkan di suatu era semenjak 2003-2004 adalah rezim pengelolaan negara yang berbeda dengan zaman kami, sebetulnya baru 14 tahun kita mengenal APBN," kata Sri.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif