Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. Dok : Kemenko Perekonomian.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. Dok : Kemenko Perekonomian.

Omnibus Law Dorong Ekonomi RI Lewati Ancaman Resesi

Ekonomi Omnibus Law
Nia Deviyana • 26 November 2019 16:15
Jakarta: Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai Indonesia masih memiliki prospek ekonomi makro yang kuat kendati perekonomian dunia dipenuhi ketidakpastian dan perlambatan.
 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir optimistis pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,3 persen pada tahun depan. Hal tersebut bertolak belakang dengan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka 4,8 persen.
 
"Kalau saya optimistis bisa 5,3 persen. Bahkan kalau omnibus law selesai bisa lebih tinggi," ujar Iskandar usai mengisi diskusi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Beberapa indikator diyakini dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen, salah satunya melihat ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok yang mulai mereda. Dengan demikian, permintaan global akan pulih kembali.
 
"Saya termasuk yang tidak percaya dengan resesi global. Jadi kalau pertumbuhan Indonesia 4,8 persen padahal tidak ada tanda-tanda konsumsi melemah, itu sudah resesi kita," ungkapnya.
 
Iskandar menuturkan pemerintah tengah memperbaiki regulasi untuk menangkap investasi yang lebih banyak guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, dijelaskan Iskandar, kebijakan fiskal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 telah menarik banyak investasi.
 
"PMK Nomor 150 baru dikeluarkan, sudah 45 wajib pajak yang disetujui dengan nilai investasi Rp524,5 triliun di 16 provinsi dari 12 negara. Bahkan sudah ada yang dieksekusi," kata dia.
 
Selain tax holiday pemerintah juga tengah mematangkan Omnibus Law atau penyerdehanaan birokrasi. Iskandar bilang, ada lebih dari 70 Undang-Undang yang meati disederhanakan untuk menarik lebih banyak investasi.
 
Adapun pembahasan revisi undang-undang tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada 12 Desember tahun ini. "Sehingga harapannya sudah selesai diidentifikasi sebelum DPR reses," imbuhnya.
 
Iskandar menekankan Omnibus Law akan membuat iklim investasi di dalam negeri semakin baik. Regulasi yang akan menghapus berbagai hambatan-hambatan yang ada itu diyakini bisa menciptakan kemudahan berusaha. Pelaku usaha tidak perlu lagi memenuhi banyak izin untuk memulai bisnis di Tanah Air.
 
Ia mencontohkan di sektor properti. Nantinya, dengan berpegang pada Omnibus Law, pelaku usaha tidak perlu lagi banyak mengajukan perizinan. Pemerintah akan meniadakan izin-izin yang sudah menjadi standar pendirian bangunan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 
"IMB enggak perlu, tetapkan standar saja. Kalau 20 lantai kedalaman pondasi sekian. Kalau enggak memenuhi standar kita rubuhkan. Nanti ada tim asesmen untuk mengawasi. Jadi enggak ada nanti dikit-dikit izin," pungkasnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif