Gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (MI/ANGGA YUNIAR)
Gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (MI/ANGGA YUNIAR)

Batasan Ekspor Jasa Kena Pajak Diperluas

Ekonomi pajak perpajakan ditjen pajak
Ilham wibowo • 04 April 2019 09:46
Jakarta: Pemerintah telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif nol persen. Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor nasional.
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan perluasan jenis ekspor jasa ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019. Regulasi ini mulai berlaku sejak 29 Maret 2019.
 
"Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan," ujar Yoga, melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 4 April 219.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kriteria yang masuk dalam perluasan pajak tersebut yakni kegiatan ekspor jasa kena pajak dari penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia. Kriteria juga menyangkut jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak.
 
"Dengan demikian jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikenai PPN atau bukan ekspor jasa," paparnya.
 
Adapun ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN nol persen harus memenuhi persyaratan formal yaitu didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis. Kemudian terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.
 
Perikatan atau perjanjian tertulis dimaksud harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa, rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor. Anti-avoidance rule juga menyangkut pencantuman nilai penyerahan jasa.
 
"Dalam hal persyaratan formal tidak terpenuhi maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan dikenai PPN dengan tarif 10 persen," kata Yoga.
 
Selain mempertahankan jenis jasa yang telah ada pada ketentuan sebelumnya, PMK ini juga memasukkan sejumlah jenis jasa baru sehingga secara keseluruhan jenis jasa yang diberikan insentif PPN nol persen.
 
Jenis jasa tersebut yakni, jasa maklon; jasa perbaikan dan perawatan; jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor; jasa konsultansi konstruksi; jasa teknologi dan informasi; jasa penelitian dan pengembangan; jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional.
 
Sektor jasa lainnnya yakni, jasa konsultansi termasuk jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum,jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan.
 
Jasa perdagangan juga masuk berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor. Kemudian jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.
 

(ABD)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif