Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Begini Rencana Perlakuan Pajak Khusus bagi LPI

Ekonomi pajak Kementerian Keuangan Sovereign Wealth Fund (SWF)
Eko Nordiansyah • 27 Januari 2021 19:04
Jakarta: Pemerintah berencana memberikan perlakuan pajak khusus bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pemberian perlakuan perpajakan yang berbeda dari biasanya ini diharapkan bisa menarik minat investor untuk bekerja sama dengan LPI.
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerapan perpajakan khusus bagi LPI ini akan membantu lembaga ini tumbuh. Apalagi hanya ada 13 pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini tengah disusun pemerintah.
 
"Pasalnya hanya 13, tapi dia melibatkan transaksi, modal, aset dan juga dana cadangan. Secara gampang kami membagi treatment perpajakan LPI menjadi masa investasi dan masa kepemilikan," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mencontohkan pengalihan aset dari BUMN maupun penyertaan modal negara (PMN) ke LPI tidak akan menjadi objek pajak. Bahkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pengalihan aset ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto pada tahun pajak aset diperoleh.
 
"Maksudnya agar LPI bisa cepat mendapat value, dan kalau dia cepat dapat value dia bisa cepat memupuk dana cadangan sampai dengan 50 persen dari modalnya. Maka pada titik itu cadangan terbentuk, maka seluruh pajak LPI akan dibayar sesuai ketentuan yang berlaku," jelas dia.
 
Pemerintah juga akan memberikan perlakuan perpajakan atas pembentukan dana cadangan, bunga pinjaman dan dividen yang diterima kuasa kelola yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN). Untuk dividen yang diterima mitra rencananya hanya dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 persen.
 
"Jadi treatment perpajakan untuk LPI ini tidak akan dipajaki dari awal. Jadi, kami biarkan LPI bekerja dan kalau sudah lakukan proyek kemudian menghasilkan itu baru kita ambil pajaknya dari pengelolaan LPI dan pengelolaan aset-asetnya tersebut," ungkapnya.
 
Suahasil menambahkan, pemerintah juga akan memberikan pembebasan pajak apabila penghasilan yang diterima mitra diinvestasikan kembali dalam jangka waktu tertentu. Sementara apabila penghasilan tersebut dibawa keluar akan dikenakan potongan PPh 7,5 persen.
 
"Kalau dia bawa pulang modalnya, maka kita akan memotong 7,5 persen. Tapi kalau dia mengatakan modalnya itu tidak dia bawa pulang tapi tetap diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu maka kita katakan bukan objek pajak," pungkas dia.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif