Industri Logistik Indonesia Tertinggal 20 Tahun
Illustrasi. MI/RAMDANI.
Jakarta: Perkembangan industri logistik Tanah Air masih tertinggal 20 tahun dari negara-negara tetangga. Pasalnya, Indonesia belum memiliki standarisasi sistem logistik yang baku untuk semua penyedia jasa.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengungkapkan selama ini standar logistik Indonesia mengacu pada pemain besar, seperti PT Kargo Logistik. Hal ini lantaran mereka menguasai 60 persen sektor ritel sehingga secara tidak langsung sistemnya diikuti oleh penyedia jasa logistik lainnya.

"Kalau sekarang kita bergantung pada pemain besar. Pelanggannya lebih banyak, yang lain ya ikut saja. Kalau kita lihat negara tetangga, kita ketinggalan 20 tahun," ujarnya saat ditemui dalam diskusi Standarisasi Distribusi Logistik Domestik, di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

Menurut Zaldy, standarisasi sistem logistik sangat penting mengingat kapasitas domestik dalam negeri tidak terlalu besar. Apalagi standar itu akan mengatur proses logistik, alat bantu logistik hingga informasi logistik.

"Negara lain bahkan tetangga kita kayak Thailand, Singapura, Vietnam sudah punya standar itu dari lama, sedangkan kita sudah ada masukan tapi tidak pernah ditegaskan untuk dijalankan dengan baik," ungkap dia.

Dengan begitu, setiap penyedia jasa dapat berkolaborasi atau saling bekerja sama dalam mengotimalkan kapasitas logistik. Hal ini dipercaya dapat menurunkan biaya logistik yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Proses kita lebih efisien dan kita juga saling kerja sama dengan perusahaan logistik lain. Karena sudah pakai standar yang sama kita bisa pakai satu sama lain," imbuh dia.

Zaldy berharap pemerintah segera merealisasikan usulan tersebut agar penyedia jasa logistik dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Paling tidak, pembentukan standarisasi distribusi logistik domestik membutuhkan waktu 6-12 bulan.

"Standar itu kalau dipaksa oleh market atau regulator kita bisa, kita perlu komitmen mulai dari yang simpel. Ini bisa menyelesaikan masa lalu dan masa depan," pungkas dia.

Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo menambahkan permasalahan logistik di Indonesia begitu kompleks jika dilihat dari keragaman komoditas, luas wilayah, kondisi geografis, kondisi infrastruktur, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Di sisi lain, implementasi blue print pengembangan sistem logistik nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 juga belum sesuai harapan.

"Pola distribusi yang berbeda-beda antarwilayah mengakibatkan sulitnya pengontrolan. Sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai. Lalu sebagian besar konsumen masih terbiasa menggunakan sistem manual dalam transaksi logistik," ungkapnya.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id