Ilustrasi industri rokok. Foto: MI/Bagus Surya
Ilustrasi industri rokok. Foto: MI/Bagus Surya

Tarif Cukai Rokok Belum Diumumkan, Pemerintah Diminta Merujuk UU

Ekonomi industri rokok cukai
Eko Nordiansyah • 24 November 2020 10:16
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memastikan waktu penerbitan aturan baru mengenai kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun depan. Menurutnya, tarif cukai rokok akan dikeluarkan pada waktunya untuk tujuan paling optimal dan dalam skala obyektifitas yang cukup banyak.
 
Ia menjelaskan, dalam penyusunan kebijakan banyak dimensi yang harus dihadapi, yang pertama yakni dimensi kesehatan, dimensi penerimaan negara, dimensi kondisi tenaga kerja, dimensi petani tembakau yang memasok industri rokok, dan dimensi maraknya rokok ilegal yang diproduksi di dalam negeri.
 
"Kita masih akan formulasi dan akan disampaikan saat pengumuman kalau sudah final semua aspeknya terutama di situasi covid ini," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 23 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menyikapi hal itu, Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berharap pemerintah dalam hal ini menteri keuangan agar memperhatikan amanat Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam penyusunan rencana kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021.
 
Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan, amanat Pasal 5 Ayat (4) UU tentang Cukai menyebutkan bahwa dalam membuat alternatif kebijakan mengoptimalkan target penerimaan, Menteri yang bersangkutan harus memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri.
 
"Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, seharusnya dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan," kata Henry dalam keterangan resmi.
 
Dalam catatan Perkumpulan GAPPRI, selama ini pemerintah belum menjalankan amanat UU Cukai. Pasalnya, aspirasi dan kondisi industri selama ini tidak mendapat perhatian dalam penentuan kebijakan cukai 2021. Sementara di saat bersamaan, ratusan pabrik rokok sudah menutup operasi dan sebagian kecil yang masih survive kehilangan konsumen akibat tingginya harga rokok.
 
Henry menegaskan bahwa lima dimensi yang dikemukakan Sri Mulyani justru tidak menyebutkan pelaku industri sebagai dimensi penting dalam rencana membuat kebijakan CHT 2021. Bahkan ada rencana Kementerian Keuangan menaikkan tarif CHT 2021 antara 13 sampai 20 persen yang dinilainya kurang tepat di tengah pelemahan kinerja IHT.
 
"Kenaikan tarif CHT 2020 yang sangat tinggi dan pelemahan daya beli akibat pandemi Covid-19 salah satu berdampak pada sektor IHT. Rencana kebijakan kenaikan tarif CHT belum pernah dikomunikasikan dengan pelaku usaha. Karenanya kami berharap sebaiknya perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan terukur, tidak mengorbankan IHT," jelas dia.
 
Perkumpulan GAPPRI berharap industri hasil tembakau (IHT) diberikan kesempatan untuk melakukan pemulihan paling sedikit dua tahun. Pihaknya juga berharap pemerintah agar mendengar aspirasi pelaku usaha, sehingga pertimbangan objektif akan menjadi lebih bijak dan harmonis.
 
"Salah satu aspirasi pelaku usaha yang patut dipertimbangkan adalah tidak menaikkan cukai hasil tembakau rokok setelah tahun ini. Sebab, IHT dua kali dihantam badai. Badai akibat kenaikan cukai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) 35 persen, ditambah lagi ada pandemi covid-19," ungkapnya.
 
Henry menambahkan, tidak adanya kenaikan CHT akan mempercepat recovery bagi IHT, yang juga selaras dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun apabila pemerintah menaikan cukai 2021 di tengah pandemi covid-19 dan pelemahan ekonomi, maka bisa berdampak negatif bagi semua stakeholders.
 
"Pemulihan ekonomi yang semakin cepat, akan menyelamatkan ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau. Antara lain terhadap penerimaan negara, serapan bahan baku, petani tembakau dan cengkeh, rasionalisasi tenaga kerja, serta rokok ilegal," pungkas dia.
   
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif