Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

Ini Rincian Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga 31 Desember 2021

Ekonomi Kementerian Keuangan ditjen pajak Insentif Pajak
Antara • 15 Januari 2021 16:47
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang insentif pajak hingga akhir 2021. Berbagai insentif pajak ini dalam rangka penanganan covid-19, ada yang hingga 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021.
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menuturkan untuk fasilitas pajak yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021 berdasarkan PMK- 143/PMK.03/2020 diberikan untuk pengadaan barang dan jasa penanganan covid-19.
 
Mengutip Antara, Jumat, 15 Januari 2021, secara rinci insentif pajak itu adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang dapat dinikmati oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, serta pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri.
 
Selanjutnya industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat penanganan covid-19 serta Wajib Pajak (WP) yang memperoleh vaksin atau obat penanganan covid-19 dari industri farmasi tersebut.
 
Fasilitas pembebasan pemungutan atau pemotongan PPh turut diperpanjang hingga 31 Desember 2021 yaitu meliputi Pasal 22 dan Pasal 22 Impor atas impor dan pembelian barang penanganan covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, serta pihak lain yang ditunjuk.
 
Pasal 22 atas pembelian bahan baku memproduksi vaksin atau obat penanganan covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.
 
Pasal 22 atas penjualan barang penanganan covid-19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk.
 
Pasal 22 atas penjualan vaksin dan/atau obat penanganan covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi pemerintah dan/atau badan usaha tertentu.
 
Pasal 21 atas penghasilan yang diterima WP orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan covid-19.
 
Pasal 23 atas penghasilan yang diterima WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain penanganan covid-19.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif