Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok KPCPEN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok KPCPEN.

Sri Mulyani Minta Jangan Benturkan Pembebasan Pajak Mobil dengan PPN Sembako

Ekonomi Sri Mulyani Kementerian Keuangan sembako PPN
Eko Nordiansyah • 11 Juni 2021 10:35
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta untuk tidak membandingkan kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dengan rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok.
 
"Tidak betul dan seolah dibetul-betulin, seolah PPnBM untuk mobil diberikan dan sembako dipajaki," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.
 
Ia pun menegaskan pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan tanpa berkonsultasi dengan DPR, termasuk Komisi XI sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan. Bahkan Sri Mulyani mencontohkan pembahasan cukai yang bisanya cukup alot di DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Enggak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan DPR, karena enggak mungkin lah ya itu. Jangan pajak PPN, wong cukai saja kita diskusikan lama banget sama bapak ibu sekalian," ungkapnya.
 
Sri Mulyani juga menyebut, bahwa komitmen pemerintah saat ini adalah pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19. Apalagi pemerintah juga menggunakan instrumen keuangan negara untuk membantu masyarakat dan dunia usaha.
 
"APBN kita berikan untuk membantu masyarakat survive. Bayar covid, bayar vaksin, isoman, perawatan, bayar UMKM, anak-anak sekolah, internet, segala macam kita berikan APBN sekarang, dan segala pajak tentu kita relaksasi dan memberikan itu," pungkas dia.
 
Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad sebelumnya mengaku heran dengan rencana pemerintah untuk menerapkan pajak untuk sembako. Seharusnya pemerintah tidak mengenakan PPN pada kelompok ini karena akan membebani masyarakat.
 
"Kita tahu, kemarin pemerintah membebaskan PPnBM untuk kendaraan bermotor. Saat ini rakyat akan dipajaki, sembako akan dikenakan PPN. Seharusnya tidak boleh itu ada usulan atau rencana untuk mengenakan pajak pada kebutuhan pokok rakyat," ungkap dia.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif