Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: MI/RAMDANI
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: MI/RAMDANI

Bahlil Sosialisasi Kemudahan Berusaha RI di Tiongkok

Ekonomi investasi bkpm ekonomi indonesia
Antara • 06 Desember 2019 12:02
Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan sosialisasi mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha kepada investor Tiongkok. Hal itu dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Negeri Panda pada 4-6 Desember 2019.
 
"Kepala BKPM tadi jumpa dengan investor-investor. Beliau sosialisasikan pemerintah melakukan banyak reformasi dan perubahan guna menjamin kecepatan dan kemudahan berusaha di Tanah Air," kata Anggota Komite Investasi BKPM Bidang Komunikasi dan Informasi Ruzal Calvary Marimbo, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 6 Desember 2019.
 
Rizal mengatakan selama di Tiongkok Kepala BKPM memimpin delegasi ke Shanghai, kota industri dan manufaktur Wenzhou, dan Tongxiang di Provinsi Zhejiang. Rombongan bertemu dengan para investor dan mengunjungi sejumlah pabrik dan pemerintah daerah di Kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain mengunjungi pabrik petrokimia dan baterai, serta smelter, delegasi juga melakukan tatap muka dan pembicaraan dengan pendiri dan top manajemen Huafon Group dan Tsingshan serta Wali Kota Wenzhou. Rombongan juga mengunjungi pembangkit listrik Shan Du Hydro, milik Tsingtuo Group.
 
"Investor di Tiongok menyambut baik inpres tersebut dan siap meningkatkan investasinya di Indonesia," kata Rizal.
 
Dalam Inpres Nomor 7/2019 yang mulai berlaku 22 November 2019, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan BKPM sebagai satu-satunya lembaga yang mengoordinasikan pelaksanaan perizinan berusaha. Dalam inpres tersebut, Kepala BKPM bertugas untuk melakukan koordinas mengenai langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
 
BKPM juga diinstruksikan Jokowi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi, yang dilakukan dan diberikan oleh kementerian/lembaga. Lembaga itu juga ditugaskan untuk menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada menteri/kepala lembaga.
 
Selain itu juga, BKPM bertugas untuk memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi. BKPM juga diharuskan untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilegasikan oleh menteri/kepala lembaga.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif