Bank Indonesia (BI). MI/Usman Iskandar.
Bank Indonesia (BI). MI/Usman Iskandar.

BI Perketat Aturan Peminjaman Utang Luar Negeri

Ekonomi utang luar negeri
Desi Angriani • 24 Januari 2019 18:12
Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperketat aturan peminjaman utang luar negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing (valas). Ketentuan baru tersebut disempurnakan dalam PBI Nomor 21/1/PBI/2019 yang berlaku mulai 1 Maret 2019.
 
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Aida S Budiman mengatakan ketentuan baru ini meliputi enam pokok pengaturan utama. Pertama, definisi dan cakupan ULN dan kewajiban bank lainnya dalam valas diperluas ke utang bank kepada bukan penduduk dalam valas dan/atau Rupiah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
 
"Ada pengaturan yang belum duduk kita dudukkan dengan baik, partisipasi risiko kita atur, sanksi tadinya kita engga punya gradasi dan batasan maksimal itu akan membuat tata kelola yang maksimal," ujarnya dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, memperluas cakupan kewajiban bank sehingga mencakup Transaksi Partisipasi Risiko (TPR). TPR merupakan transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (master risk participation agreement).
 
Transaksi ini tidak mewajibkan adanya afiliasi. Tapi dalam praktiknya sellau dilakukan dengan afiliasi yang ada di luar negeri. "Di mana yang bisa memberikan kredit lebih banyak. Ini mirip dan menjual kredit tapi dialihkan," imbuh dia.
 
Poin ketiga, penyempurnaan mekanisme dan dasar pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rencana masuk pasar bank untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
 
Ketentuan berikutnya dengan menambah pengecualian terhadap komponen kewajiban bank jangka pendek dan pengecualian syarat permohonan persetujuan rencana masuk pasar.
 
"Kelima, pengawasan oleh Bank Indonesia. Keenam, penyempurnaan mekanisme dan jenis sanksi," terangnya.
 
Aida berharap pengaturan ini dapat mendorong bank dalam melakukan pengelolaan ULN dan kewajiban lainnya dalam valas. Khususnya dalam memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.
 
"Penyempurnaan pengaturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi bank dalam mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang lebih transparan sejalan dengan dinamika perekonomian, perbankan nasional dan pasar keuangan domestik," pungkas dia.
 
Adapunn ketentuan ini menggantikan PBI Nomor 7/1/PBI/2015 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir oleh PBI Nomor 16/7/PBI/2014.
 


 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif