Ilustrasi BPJS Kesehatan - - Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi BPJS Kesehatan - - Foto: MI/Ramdani

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih di Bawah Keekonomian

Ekonomi BPJS Kesehatan kementerian keuangan
Husen Miftahudin • 29 Mei 2020 16:51
Jakarta: Iuran peserta BPJS Kesehatan mengalami kenaikan per 1 Juli 2020. Kenaikan tersebut masih di bawah perhitungan aktuaria atau harga keekonomian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan peserta kelas I dan kelas II masih dibantu oleh segmen kepesertaan yang lain.
 
"Penyesuaian iuran ini masih jauh di bawah perhitungan aktuaria. Artinya, segmen ini pun masih mendapatkan bantuan pemerintah sebenarnya," ujar Febrio dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.
 
Berdasarkan perhitungan aktuaria, besaran iuran peserta kelas I seharusnya Rp286 ribu per orang per bulan. Sementara untuk kelas II seharusnya sebesar Rp184.617 per orang per bulan. Sedangkan peserta kelas III seharusnya Rp137.221 per orang per bulan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, peserta yang tidak mampu membayar layanan kesehatan kelas I dan kelas II dapat berpindah ke kelas III yang hanya membayar Rp25.500 per orang per bulan. Tarif ini jauh lebih murah dari tarif untuk orang miskin sebesar Rp42 ribu yang dibayarkan oleh negara.
 
Febrio menegaskan, pemberian subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III merupakan bentuk responsif pemerintah terhadap kondisi wabah pandemi covid-19 saat ini.
 
"Siapa pun yang merasa keberatan dengan besaran iuran kelas I dan kelas II karena menurunnya pendapatan akibat pandemi misalnya, dapat turun ke kelas III dan mendapatkan subsidi dari pemerintah," ungkap Febrio.
 
Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, lanjut dia, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menunggak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan hanya melunasi tunggakan iurannya selama enam bulan, turun dari keharusan pelunasan 24 bulan sampai dengan 2021.
 
Selain itu, pembayaran denda atas pelayanan adalah sebesar lima persen dari perkiraan paket Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Namun sebagai bentuk dukungan di masa pandemi covid-19, untuk tahun 2020 hanya dikenakan denda sebesar 2,5 persen.
 
Perpres 64/2020 ini juga mengatur bahwa besaran iuran untuk setiap segmen kepesertaan akan ditinjau paling lama dua tahun sekali menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.
 
Perpres 64/2020 juga mengatur komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan. Penerbitan Perpres ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki efektivitas program JKN secara menyeluruh dengan memperbaiki ekosistem program JKN yang mencakup pelayanan, pendanaan, dan kesinambungan program.
 
"Hal penting yang diatur dalam Perpres 64/2020 adalah perbaikan segmentasi peserta dan penyesuaian besaran iuran, penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, kebijakan penyesuaian besaran iuran, kebijakan mengaktifkan kepesertaan dari peserta yang menunggak, serta kebijakan perbaikan tata kelola sistem layanan JKN," tutup Febrio.
 
Adapun penyesuaian iuran tersebut berdasarkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Dalam beleid tersebut, penyesuaian iuran berlaku untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas I, serta peserta PBPU dan BP kelas II. Iuran peserta PBPU dan BP kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per orang per bulan, sementara iuran peserta PBPU dan BP kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per orang per bulan.
 
Sedangkan iuran peserta PBPU dan BP kelas III tidak mengalami kenaikan, mereka akan tetap membayar Rp25.500 per orang per bulan. Namun peserta BPJS Kesehatan kelas III ini akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per orang per bulan pada awal tahun depan.

 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif