Menteri Keuangan Sri Mulyani . Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani . Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.

Tidak Pisahkan DJP dari Kemenkeu, Sri Mulyani Dikritik

Ekonomi sri mulyani Kabinet Jokowi-Maruf
K. Yudha Wirakusuma • 25 Oktober 2019 21:02
Jakarta: Ekonom Dradjad H Wobowo mengkritik Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak akan dipisah dari Kementerian Keuangan dalam waktu dekat ini. Mantan legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menilai, pernyataan SMI bertentangan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
“Pernyataan Menkeu sangat bertentangan dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Pak Jokowi beberapa kali menegaskan yang ada adalah visi misi presiden dan wapres. Bukan visi misi menteri,” ujar Dradjad melalui layanan pesan singkat, Jumat, 25 Oktober 2019.
 
Lebih lanjut Dradjad memaparkan visi dan misi Jokowi saat berduet dengan Jusuf Kalla (JK) periode 2014-2019. Menurutnya, ada dua visi dan misi Jokowi yang mencakup bidang fiskal.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama, sebut Dradjad, visi dan misi Presiden Jokowi di bidang fiskal adalah merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan. “Yang kedua melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia,” sebutnya.
 
Mantan wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, kedua visi tersebut tercantum secara eksplisit dalam Visi Misi dan Program Aksi Jokowi - JK. “Tepatnya di halaman 39 butir 8 sub-butir 3 dan 4,” paparnya.
 
Lebih lanjut Dradjad mengatakan, Presiden Jokowi telah menuangkan visi itu ke dalam dokumen negara melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Dalam buku I RPJMN 2015-2019 tertera bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, namun tetap di bawah koordinasi menteri keuangan.
 
“Jadi, pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut jelas bertentangan dengan visi misi Presiden yang sudah menjadi dokumen negara yang dituangkan melalui Perpres 2/2015,” ulas Dradjad.
 
Karena itu Dradjad juga bertanya-tanya tentang maksud pernyataan SMI. Ekonom peraih gelar Ph.D dari University of Queensland itu mengingatkan SMI bahwa menteri bukanlah jabatan publik yang dipilih rakyat.
 
“Menteri tidak punya konstituen, bahkan banyak yang tidak ikut berdarah-darah bertanding dalam pilpres. Jika seseorang sudah mau menjadi menteri, ya dia harus patuh mewujudkan visi misi presiden, apalagi soal lembaga pajak ini sudah masuk dalam perpres,” tegasnya.
 
Selain itu, Dradjad juga mempersoalkan alasan SMI tak segera memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Dalam catatannya, SMI sebagai Menkeu sudah berkali-kali gagal mencapai realisasi pajak sesuai target APBN.
 
“Silakan cek sendiri, berapa kali Menkeu Sri Mulyani gagal mencapai target penerimaan pajak, baik sebagai Menkeu di bawah Presiden SBY maupun Presiden Jokowi,” pungkasnya.
 
Sebelumnya SMI usai dilantik sebagai Menkeu Kabinet Indonesia Maju menyatakan bahwa rencana tentang pemisahan DJP dari Kemenkeu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena itu DJP tetap di bawah Kemenkeu.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif