Ilustrasi industri rokok. Foto: MI/Bagus Surya
Ilustrasi industri rokok. Foto: MI/Bagus Surya

Cegah Pengusaha Hindari Cukai, Pemerintah Perlu Terapkan Simplifikasi

Ekonomi industri rokok cukai tembakau
Eko Nordiansyah • 13 Desember 2020 13:27
Jakarta: Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2021 oleh pemerintah dinilai tidak akan sempurna tanpa adanya penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarifnya. Sebab saat ini struktur lapisan tarif CHT di Indonesia masih tergolong rumit.
 
Akademisi Mukhaer Pakkanna mengatakan, penerapan simplifikasi struktur tarif cukai rokok merupakan langkah yang paling tepat apabila pemerintah ingin mencapai target RPJMN 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 18/2020.
 
"Kalau simplifikasi layer itu kan termasuk dalam target RPJMN pemerintah. Sekarang layernya hanya 10 ya, mestinya disederhanakan menjadi delapan, kemudian menjadi lima," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 13 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, syarat utama dari kebijakan cukai hasil tembakau adalah simplifikasi tarif CHT. Mukhaer mendorong pemerintah untuk menjalankan simplifikasi struktur tarif agar industri tidak mencari celah untuk menghindari pembayaran cukai yang tinggi.
 
"Layer-layer yang rumit itu bisa dimainkan industri rokok raksasa. Semakin rumit layernya, semakin dimainkan oleh industri rokok. Jadi ya simplifikasi ini penting," ungkapnya.
 
Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia Abdillah Ahsan menyayangkan kebijakan CHT pada tahun depan akan dijalankan tanpa implementasi simplifikasi struktur tarif cukai.
 
Padahal, ia menambahkan, rencana simplifikasi sempat tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017. Hal ini dinilai akan membuat industri masih sangat mungkin mengakali harga rokok bisa tetap murah di pasaran dan terjangkau anak-anak.
 
"Mereka akan berusaha agar produk-produknya hanya dikenai tarif cukai di golongan bawah dengan harga yang lebih murah dengan memecah jumlah produksi menjadi lebih kecil sehingga harga produk di pasaran menjadi murah," ujarnya.
 
Abdillah mengatakan, industri besar cenderung memecah jumlah produksinya agar bisa mendapatkan tarif cukai lebih kecil, sehingga produknya murah dan banyak dibeli. Kondisi ini tentu membuat upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok sulit dicapai.
 
"Sudah seharusnya pemerintah menjalankan penyederhanaan golongan agar kenaikan cukai benar-benar efektif untuk menekan prevalensi perokok, terutama perokok anak," pungkas dia.
 
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif