Aturan Perubahan Pajak UKM Segera Terbit
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu telah sampai tahap finalisasi.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan di lintas kementerian, pembahasan draf perubahan aturan pajak usaha kecil menengah (UKM) ini telah selesai, dan sedang dalam tahap harmonisasi.

"Sudah selesai semestinya, tinggal harmonisasi sudah diselesaikan, kayaknya tidak ada masalah," kata Ani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan draf tersebut telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo dan saat ini sedang dalam proses penomoran di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Itu sudah dikirim ke Presiden, kalau tidak salah di Kemenkumham," tutur Robert.

Dalam perubahan tersebut, selain menurunkan tarif pajak final bagi usaha yang memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar dari satu persen menjadi 0,5 persen, pemerintah juga akan memberikan pilihan lain bagi wajib pajak yang masuk dalam kategori UKM.

Selama ini banyak UMK keberatan dengan tarif final yang dikenakan, mereka menanggap dalam menjalankan usahanya belum tentu menghasilkan keuntungan namun tetap dikenakan pajak.

Maka dari itu, otoritas memberikan opsi atau relaksasi bagi wajib pajak UKM untuk memilih apakah ingin mengunakan PP 46 dengan dikenakan tarif final atau tidak menggunakan PP 46 dengan tidak dikenakan tarif final, atau akan dikenakan tarif normal.

Pemberian opsi ini sekaligus memberikan kepastian bagi wajib pajak UKM yang selama ini merasa rugi namun tetap dikenakan tarif final satu persen, nantinya akan tidak dikenakan pajak apabila memang usahanya merugi, namun apabila untung maka akan dikenakan pajak, dengan syarat wajib pajak tersebut harus menyelenggarakan pembukuan. Opsi ini juga sekaligus mengajarkan wajib pajak untuk melakukan pembukuan.

Akan ada masa transisi bagi wajib pajak UKM badan maupun orang pribadi yakni masing-masing tiga tahun dan enam tahun. Dalam masa transisi tersebut, bagi wajib pajak yang memilih opsi pembukuan, tiga tahun dan enam tahun pertama masih akan dikenakan tarif 0,5 persen sembari belajar melakukan pembukuan.

Apabila masa transisi telah habis, maka wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan dikenakan tarif normal. Selain itu, apabila dia telah memilih pembukuan, maka tidak bisa lagi kembali ke PP 46. Sehingga, semua sangat tergantung pada wajib pajak untuk menentukan mana yang dipilih.

"Kalau WP Badan tiga tahun, setelah itu dia harus pakai pembukuan. Artinya tarif final dikenakan tahun pertama, kedua ketiga, habis itu pakai pembukuan. Untuk WP OP dikasih enam tahun untuk belajar sampai dia punya pembukuan yang rapi sehingga perhitungan pajaknya berdasarkan real," jelas Robert.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id