Illustrasi. MI/Susanto.
Illustrasi. MI/Susanto.

Akhir 2018, APBD Riau Terserap 81,44%

Ekonomi riau apbd ekonomi indonesia
01 Januari 2019 14:44
Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau menyatakan, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 hingga akhir Desember mencapai 81,44 persen dari total anggaran Rp10,32 triliun.

"Realisasi penyerapan APBD terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai sekitar Rp8,41 triliun atau 81,44 persen," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi dikutip dari Antara, Rabu, 1 Januari 2019. 
 
APBD Riau 2018 komposisinya terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp5,79 triliun (56,10 persen) dan belanja langsung Rp4,53 triliun (43,90 persen). 

Namun, hingga 31 Desember 2018, Ahmad Hijazi mengatakan realisasi belanja tidak langsung hanya sekitar Rp5,18 triliun atau 50,16 persen dari total anggaran. Sedangkan, realisasi belanja langsung Rp3,22 triliun atau 31,28 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Meski begitu, realisasi fisik APBD  2018 per 31 Desember mencapai 91,17 persen," jelas dia.  Ia mengatakan penyerapan yang tidak sampai 100 persen itu kerena sejumlah sebab salah satunya adalah keberhasilan efisiensi. Pada 2018 Pemprov Riau meraih 10 persen efisiensi dari 296 paket lelang proyek pembangunan.

"Artinya kita bisa melakukan efisiensi 10 persen yang nilainya sekitar Rp132,9 miliar," ujarnya.

Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sebelumnya menyatakan dirinya lega akan mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur pada Februari 2019 dengan kesan baik, dan tanpa meninggalkan utang pembangunan bagi masyarakat di daerah berjuluk "bumi lancang kuning" itu.

"Insyaallah tidak ada beban bagi saya pribadi. Negeri (Riau) ini tak ada utang sama sekali," kata Wan Thamrin Hasyim kepada Antara di sela acara refleksi akhir 2018 di Balai Serindit Gubernur Riau, Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Wan Thamrin terkait kepastian tentang solusi bagi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 karena tunda bayar dana bagi hasil minyak dan gas sekitar Rp1,8 triliun. Wan Thamrin menyatakan, pada akhir Desember 2018 sudah mendapat kepastian bahwa dana bagi hasil tersebut sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Dana tersebut langsung disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan untuk pembiayaan pembangunan strategis. Proyek tersebut di antaranya adalah pembangunan Jembatan Siak IV, jalan layang (flyover) di simpang empat Jl. Tuanku Tambussai, dan flyover simpang Pasar Arengka.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi