Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok Kementerian Keuangan

Sri Mulyani Ingin Swasta Dongkrak Pemulihan Ekonomi

Ekonomi Sri Mulyani Kementerian Keuangan Pemulihan Ekonomi
Eko Nordiansyah • 29 Juli 2020 13:27
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap sektor dunia usaha bisa kembali bangkit dari dampak pandemi covid-19. Pasalnya, pemerintah membutuhkan peran sektor swasta korporasi dalam mendongkrak perekonomian.
 
"Meskipun kita melakukan ini enggak mungkin ekonomi bangkit lagi tanpa sektor swasta korporasi juga bangkit kembali," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Menkeu menjelaskan saat ini perbankan maupun korporasi masih menahan diri untuk melakukan ekspansi bisnis. Karena itu, pemerintah mengambil inisiatif dalam memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi dunia usaha. Tujuannya agar bank dan korporasi bisa percaya diri untuk memulai kembali bisnisnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau dua-duanya menunggu, enggak ada katalis, ekonomi berhenti. Mau pemerintah lakukan bagaimanapun, enggak akan bisa kalau enggak ada swasta, karena APBN itu enggak lebih dari 16 persen dari total GDP kita," jelas dia.
 
Adapun dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.
 
Sektor prioritas tersebut antara lain pariwisata yakni hotel dan restoran, otomotif, tekstil dan produk tekstil dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk kertas, serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak covid-19 sangat berat, padat karya dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.
 
Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2019 dan/atau padat karya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

 
Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp10 miliar sampai dengan Rp1 triliun.
 
Adapun dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Kemudian menambah belanja kementerian/lembaga Rp836 triliun dan belanja lain-lain dengan total belanja negara menjadi Rp2.739 triliun. Alokasi anggaran itu diharapkan turut menggerakan perekonomian.
 

(Des)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif