Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. ANT/Risky Andrianto.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. ANT/Risky Andrianto.

Menaker Minta LPDP tak Hanya Biayai Pendidikan Formal

Ekonomi lpdp
Suci Sedya Utami • 13 Desember 2017 19:17
Jakarta: Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri akan meminta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkaji penyediaan beasiswa bagi para pelajar Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
 
Hanif mengatakan akan meminta Ani, sapaan Sri Mulyani untuk mengubah skema beasiswa LPDP dan ikut mendorong program vokasi atau pelatihan kerja dengan memberikan beasiswa dari LPDP.
 
"Sekarang kita kaji dan minta Menkeu, jangka pendeknya untuk skema minimal LPDP-nya jangan hanya untuk beasiswa pendidikan formal, tapi juga dipakai buat beasiswa pelatihan kerja," kata Hanif ditemui usai rakor vokasi di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan, dalam mendorong kualitas tenaga kerja dibutuhkan penguatan akses dan mutu untuk vokasional training bagi angkatan kerja baru, yakni mereka yang baru lulus sekolah atau perguruan tinggi dan tidak bisa langsung masuk ke pasar kerja dikarenakan adanya missmatch kualifikasi dan persyaratan. Mereka, kata Hanif, bisa dijembatani dengan vokasi yang berkualitas.
 
Untuk itu, lanjut Politikus PKB ini, harus ada kebijakan dari negara dalam mendukung akses dan mutu pelatihan kerja. Dia bilang dua hal yang sedang dikaji yakni skill development fund atau terkait pendanaan pelatihan yang salah satunya melalui beasiswa LPDP.
 
"Misal ada angkatan kerja baru yang kompetensinya masih kurang dia harus masuk ke pelatihan kerja, pertanyaannya siapa yang membiayai ? Misal sudah kerja butuh upskill, nah itu juga butuh ada yang danai. Apakah ini pendekatannya fiskal atau pendekatan social insurance," tutur dia.
 
Lalu kedua yakni unemployment benefit yakni bantalan sosia; yang diperlukan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hak kerja (PHK) agar bisa mendapatkan bantuan.
 
"Selama mereka menjalani training, selama mereka mencari kerja yang baik, maka konsepnya sama, mungkin modal insurance, tapi ini masih kajian," jelas Hanif.
 
 
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif