Ilustrasi - - Foto: MI/ Pius Erlangga
Ilustrasi - - Foto: MI/ Pius Erlangga

Upaya Pemerintah Hambat Kenaikan Pengangguran dan Kemiskinan

Ekonomi pengangguran kemiskinan Berita Virus Corona Hari Ini
Eko Nordiansyah • 13 Mei 2020 17:26
Jakarta: Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam tekanan ekonomi akibat meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran melonjak seiring penyebaran pandemi virus korona (covid-19) di Indonesia.

"Kita sedang berusaha redam dampak negatif ke sosial masyarakat, menghambat supaya pengangguran enggak bertambah tajam, kemiskinan tumbuh hanya sedikit," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam siaran virtual di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Febrio menjelaskan pemulihan ekonomi nasional juga dimaksudkan agar ekonomi RI tidak tumbuh negatif. Karena itu, perlu dorongan dari sisi konsumsi, investasi, dan menjaga aktivitas ekspor-impor tetap bisa berjalan.
 
Dari sisi konsumsi, pemerintah akan menggenjot pelaksanaan bantuan sosial (bansos) melalui sejumlah program bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah memiliki program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, sampai dengan subsidi listrik.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tujuannya menjaga konsumsi supaya yang tadi sudah 2,8 persen bisa kita tahan, mudah-mudahan bisa naik ke tiga persen untuk beberapa kuartal ke depan. ini sedang dipikirkan bagaimana berikan perluasan stimulus konsumsi ke kelas menengah," jelas dia.

 
Untuk menjaga investasi, pemerintah memberikan berbagai macam stimulus baik fiskal maupun non-fiskal. Pemerintah lanjutnya, turut memberikan stimulus bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar tetap bertahan dalam kondisi saat ini.
 
"Pertama akan ada belanja dari APBN contohnya untuk subsidi bunga. Lalu ada modal penempatan dana untuk perbankan yang lakukan restrukturisasi, terutama untuk UMKM. Lalu penjaminan kredit modal kerja didorong supaya ada boost untuk aktivtias ekonomi," ungkapnya.
 
Ia menambahkan pemerintah akan fokus pada asas keadilan dan mendukung kemakmuran rakyat dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut. Setiap kebijakan dilakukan dengan prudent, transparan, cepat, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan.
 
"Kita juga harus pegang prinsip tidak menimbulkan moral hazard, penting untuk tata kelola kita. Lalu ada pembagian biaya dan risiko antar stakeholder sesuai tugas dan kewenangan, ini prinsip gotong royong. Ini ada kesusahan kita bersama," pungkas dia.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif