Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa.
Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa.

Pengesahan RUU Pertanahan Disarankan Ditunda

Ekonomi pertanahan
Al Abrar • 25 Juli 2019 21:08
Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan disarankan untuk ditunda. Alasannya, proses perumusan RUU yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 masih banyak yang bertabrakan.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai RUU Pertanahan juga disebut belum terlalu kuat membela kepentingan petani, khususnya buruh tani dan petani tak bertanah, hal ini tercermin dari pasal mengenai reforma agraria sangat minim.
 
“RUU Pertanahan ini juga belum mengatur penyelesaian konflik agraria/pertanahan yang bersifat struktural padahal konflik banyak sekali yang belum terselesaikan,” kata Daniel, Kamis, 25 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Daniel menambahkan, penundaan pengesahan RUU tersebut karena menurut pemerintah belum sepenuhnya satu pandangan tentang RUU Pertanahan ini. “Bahkan pihak-pihak terkait ada yang belum diajak untuk dimintai pendapatnya. Padahal RUU harus menyerap banyak masukan dari pihak yang sangat terkait,” tambahnya.
 
Daniel menyebut RUU Pertanahan menyangkut hajat hidup berbangsa dan bernegara. Pengesahan tidak harus dilakukan pada masa jabatan DPR saat ini yang hanya menyisakan dua bulan. UU sambung Daniel harus lahir memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan hidup orang banyak.
 
Apalagi sambung Daniel, isi RUU juga dianggap mengatur kewenangan Bank Tanah secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dan tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan kementerian atau lembaga. Karena itu pembahasan mendalam perlu dilakukan kembali agar UU Pertanahan nantinya benar-benar menjadi landasan yang sangat strategis bagi pengaturan soal tanah.
 
Senanda dengan Daniel, Guru Besar Institut Pertanian (IPB) Bogor, Hariadi Kartodihardjo, menyarankan Pemerintah dan DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan. Sebab RUU itu perlu dibahas lebih dalam karena menyangkut kepentingan banyak sektor sumber daya alam, seperti hutan dan tambang.
 
"Sebaiknya pembahasan RUU Pertanahan dilanjutkan pada periode DPR selanjutnya. Saat ini pun pembahasannya tidak efektif karena banyak anggota DPR yang tidak konsentrasi lagi," kata Guru Besar Institut Pertanian (IPB) Bogor, Hariadi Kartodihardjo, beberapa waktu lalu.
 
Menurut Hariadi butuh waktu untuk pembahasan RUU Pertanahan. "Lebih baik dimatangkan dan diselesaikan secara holistik di periode mendatang. UU ini nantinya harus mampu mengisi kekosongan atau kelemahan yang ada dalam UU Pokok Agraria tahun 1960," katanya.
 
Hariani menjelaskan, dalam dokumen naskah akademik RUU Pertanahan tanggal 17 Oktober 2017, yang dimaksud melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Agraria adalah menguatkan isinya.
 
Karena UU Agraria tidak bisa melengkapi ketentuan pokok mengenai sumber daya alam lain selain tanah. Kemudian lahir undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Sumber Daya Air, yang semuanya berbasis lahan.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif