Ilustrasi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi. Foto: MI/Rommy Pujianto

Alokasi DBH 2022 Diprediksi Meningkat Jadi Rp111,2 Triliun

Ekonomi Sri Mulyani dana bagi hasil UU HKPD
Eko Nordiansyah • 07 Desember 2021 18:02
Jakarta: Pemerintah dan DPR resmi menyepakati Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) untuk mendorong desentralisasi yang berkualitas melalui peningkatan kinerja daerah. Salah satu perubahan yang diatur dalam UU HKPD ini adalah ketentuan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH).
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengaturan DBH ditujukan untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah, meliputi berbagai aspek yang komprehensif. Pengalokasian DBH tidak hanya dilihat dari besaran pembagian, namun juga aspek keadilan atas siapa yang berhak menerima, tingkat kepastian penerimaan daerah, dan aspek kinerja.
 
Oleh sebab itu, alokasi DBH akan dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya, DBH PBB naik menjadi 100 persen, DBH CHT naik menjadi tiga persen, serta adanya bagi hasil DBH Sumber Daya Alam kepada daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil meskipun berada di Provinsi yang berbeda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Melalui kebijakan-kebijakan DBH tersebut, hasil simulasi dengan menggunakan data penerimaan negara tahun 2021, diperkirakan alokasi DBH akan meningkat sebesar 2,74 persen yaitu dari Rp108,2 triliun menjadi sebesar Rp111,2 triliun," kata dia dalam rapat Paripurna DPR, Selasa, 7 Desember 2021.
 
Meskipun DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin, ia mengungkapkan, dalam UU HKPD ini aspek kinerja juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DBH. Sri Mulyani menambahkan, daerah perlu mendukung optimalisasi penerimaan sekaligus pemeliharaan lingkungan.
 
"Pemerintah dan DPR sepakat bahwa 10 persen dari alokasi DBH dialokasikan berdasarkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, serta kinerja pemeliharaan lingkungan untuk mengurangi dampak aktivitas eksplorasi dan eksploitasi alam," ungkapnya.
 
Sependapat dengan masukan beberapa fraksi untuk mengembalikan DBH sektor Perikanan dan membuka peluang adanya opsi DBH dari penerimaan negara pada sektor lain seperti perkebunan, maka Pasal 123 RUU HKPD membuka kemungkinan penambahan jenis DBH lain, seperti sektor perkebunan sawit.
 
"Melalui mekanisme Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR RI. Hal tersebut juga kami pandang sebagai bentuk penegasan bahwa RUU HKPD juga berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah," pungkas dia.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif