Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

ASN Wajib Lunasi PBB Sebelum Terima Gaji ke-13

Antara • 05 Juli 2022 18:27
Ternate: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BP2RD) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Ternate untuk melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) terlebih dahulu sebelum menerima gaji ke-13 tahun ini.
 
"Semua ASN memiliki kewajiban melunasi PBB, karena mereka menikmati dan menempati jadi harus membayar PBB," kata Kepala BP2RD Kota Ternate, Jufri Ali, dilansir Antara, Selasa, 5 Juli 2022.
 
Menurut dia, kebijakan itu dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya PBB, sehingga sebelum menerima gaji ke-13 para ASN setempat diwajibkan harus melunasi PBB. Kebijakan ini, lanjutnya, sebagai upaya menggenjot pendapatan daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sehingga, berdasarkan instruksi Wali Kota Ternate, lanjutnya, maka BP2RD telah menyampaikan surat resmi kepada bagian keuangan dan BPRS Bahari Berkesan terkait dengan kebijakan tersebut.
 
Dia menambahkan, kebijakan ini harus dipatuhi seluruh ASN di Pemkot Ternate. Jika ada yang belum lunas PBB, berarti gaji ke-13 belum bisa dicairkan oleh bendahara.
 
Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp8,8 Triliun Gaji ke-13 untuk 1,8 Juta ASN

Sementara itu, Pemkot Ternate telah menerapkan sistem digitalisasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menekan tingginya potensi kebocoran PAD.
 
Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman ketika dihubungi sebelumnya menyatakan, pihaknya gunakan sistem yang bisa mengatur untuk mempermudah dan meminimalisir kebocoran. Karena sejauh ini pendapatan belum maksimal, banyak potensi yang bocor.
 
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ternate melalui rapat bersama seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan pendapatan.
 
Wali Kota Ternate mengatakan, Pemkot Ternate akan menggunakan sistem digitalisasi pendapatan di 2021 dan ini dilakukan untuk meningkatkan PAD di 2022 agar tidak bocor. Menurutnya, penggunaan digitalisasi pendapatan ini juga merupakan dukungan politik dari DPRD Kota Ternate.
 
Bahkan, pengelolaan pendapatan ini tetap berjalan, meskipun yang digunakan hanya sistem, sehingga pihaknya bisa mengikuti perkembangan pendapatan setiap hari.
 
Sebelumnya, PAD berdasarkan pada target yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp113.988.081.600 mengalami perubahan sebesar Rp79.420.922.000 atau berkurang sebesar Rp34.567.159.600 atau 30,33 persen.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif