Ilustrasi. Foto : MI/MOHAMAD IRFAN.
Ilustrasi. Foto : MI/MOHAMAD IRFAN.

Ada Jurus Sakti agar Ekonomi 2020 Lebih Baik

Ekonomi Omnibus Law
Angga Bratadharma • 09 Desember 2019 15:59
Labuan Bajo: Ekonom meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 akan lebih baik dibandingkan dengan di 2019. Keyakinan itu bukan hanya isapan jempol semata lantaran ada beberapa katalis positif yang bisa mendukung pencapaian tersebut, yang salah satunya adalah omnibus law.
 
"Kenapa kami optimistis pada tahun depan? Karena ada jurus sakti yang namanya omnibus law. Omnibus law itu untuk percepatan lapangan kerja. Jadi 74 undang-undang yang konflik itu diambil oleh RUU Omnibus Law percepatan lapangan kerja," Chief Economist BNI Ryan Kiryanto, dalam Pelatihan Wartawan Bank Indonesia, di Labuan Bajo, NTT, Senin, 9 Desember 2019.
 
Ryan meyakini RUU Omnibus Law akan segera diketuk palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan nantinnya mengakselerasi aktivitas perekonomian Indonesia. Apalagi, RUU Omnibus Law itu juga menyasar perpajakan yang artinya akan ada stimulus positif untuk memberikan insentif terhadap beberapa aspek perekonomian.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu keren. Desember 2019 lagi dirapikan agar diketok palu sama DPR. DPR itu sudah propemerintah. Ini kartu sakti, omnibus law. Pemerintah akan obral pajak dengan catatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu namanya countercyclical. Jadi sentimen positif dan men-drive pertumbuhan ekonomi dari real sektor ke investasi langsung," tegasnya.
 
Keyakinan lain, tambah Ryan, ialah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa tidak ada visi misi menteri tapi yang ada visi misi Presiden. Kemudian, jika ada menteri yang tidak seiring maka akan segera diganti. Hal semacam ini yang membuat Ryan yakin bahwa ekonomi Indonesia akan terus mengalami perbaikan di masa mendatang.
 
"Itu jaminan dari Presiden. Orang nomor satu di negeri ini. Sebagai closing if the plan doesnt work, change the plan, not the goal. Ini hawa optimistis," ucapnya.
 
Di sisi lain, pemerintah mengebut pengerjaan draft untuk RUU Omnibus Law. Saat ini pemerintah bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membuat satuan tugas (satgas) dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian omnibus law.
 
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pemerintah akan segera menyampaikan draf ke DPR. Menurut dia peran parlemen menjadi penting di samping penyusunan rancangan omnibus law antara pemerintah dengan dunia usaha.
 
"Masa sidang yang sekarang ini selesai 12 Desember. Nah penyerahan sebelum akhir masa sidang. Kemudian pembahasannya akan dibahas di masa sidang berikutnya," kata dia.
 
Dirinya menambahkan paling tidak di masa sidang DPR berikutnya pada pertengahan Januari omnibus law ini sudah bisa dibahas. Setelah itu, pemerintah berharap aturan ini bisa dirampungkan pada April tahun depan.
 
Susiwijono menjelaskan omnibus law yang akan dikebut pengerjaannya adalah omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan. Dirinya berharap komunikasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR bisa lancar sehingga penyusunannya bisa segera diselesaikan.
 
"Sehingga kita, pemerintah, teman-teman dunia usaha dan parlemen sepakat ini akan kita dorong percepatannya. Seberapa cepat ya kita lihat. Kan ada mekanisme formal yang kita lakukan bersama-sama. Pembahasan tetap kita lakukan secara komprehensif," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif