Dongkrak Penerimaan Pajak
Ilustrasi. (Foto: Antara/Andreas).
Jakarta: Untuk menghindari ketergantungan terhadap utang luar negeri, pemerintah disarankan menggenjot penerimaan pajak.

Hal itu disampaikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution dalam seminar bertajuk Menyikapi Polemik Utang Pemerintah Indonesia di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Menurut Anwar, pemerintah terpaksa berutang karena penerimaan pajak yang rendah. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 11 persen. Rasio pajak tersebut, kata Anwar, merupakan yang terendah di dunia.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita penerimaan pajak enggak masuk, tax ratio kita paling rendah di dunia sehingga itu ditutup dengan obligasi (surat utang)."

Pemerintah, kata Anwar, sebenarnya telah berusaha meningkatkan rasio pajak dengan kebijakan tax amnesty. Akan tetapi, kata dia, data dan informasi dari pengampunan pajak itu tidak dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan basis pajak.

Seharusnya, lanjut Anwar, Indonesia bisa meniru Singapura yang memanfaatkan data dan informasi untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. "Kita hanya mengimbau, tapi tidak ada law enforcement. Tidak seperti Singapura, kurang sedikit pun dikejar," sebutnya.

Namun, untuk mengejar penerimaan pajak yang tinggi itu pemerintah harus mampu membuktikan integritas mereka. "Saya kagum dengan Singapura yang dinaikkan PPN rakyatnya justru tidak masalah, rakyat Singapura justru bilang 'dalam jangka pendek memang sakit harga barang meningkat, tapi jangka panjang negara tidak hancur', ini yang kita tidak ada, enggak ada yang suka bayar pajak," pungkasnya.

Mengenai utang luar negeri pemerintah, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berpendapat hal itu merupakan kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan membangun infrastruktur. "Mengapa utang? Karena kita ingin geser paradigma dari ekonomi konsumtif menjadi ekonomi produktif," ujarnya dalam seminar tersebut.




Ruang Fiskal

Menurutnya, kebijakan utang itu ditempuh karena Indonesia membutuhkan dana untuk mengatasi ketertinggalan dalam hal infrastruktur yang begitu lebar. Sementara itu, realisasi pertumbuhan pajak hanya empat persen dalam empat tahun terakhir. Ia mengakui dalam tiga tahun (2015-2017) pemerintahan Jokowi, utang pemerintah memang lebih tinggi dari lima tahun (2009-2014) masa Presiden SBY.

Pada masa SBY, utang pemerintah hanya Rp1.675 triliun, sedangkan tiga tahun Jokowi sudah mencapai Rp1.980 triliun. Akan tetapi, dalam kurun waktu tersebut, pemerintahan Jokowi mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih besar, mencapai Rp377 triliun. Di masa SBY, ruang fiskal yang tercipta hanya Rp194,5 triliun. "Jadi benar utang itu untuk hal yang produktif."

Mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu menyebut utang pemerintah untuk membangun infrastruktur sah-sah saja dilakukan. Apalagi saat ini rasio utang luar negeri terhadap PDB pada kuartal I-2018 masih di kisaran 34 persen dan defisit APBN tidak sampai tiga persen sesuai ketentuan UU.

Akan tetapi, Kwik mengingatkan pemerintah agar mewaspadai utang dalam bentuk valuta asing (valas). Hingga kuartal I-2018, ULN pemerintah tercatat sebesar USD181,1 miliar yang terdiri atas SBN (SUN dan SBSN/sukuk negara) yang dimiliki nonresiden sebesar USD124,8 miliar dan pinjaman kreditur asing sebesar USD56,3 miliar.

Perlunya mewaspadai utang dalam bentuk valas tersebut, kata dia, karena pembayarannya pun harus menggunakan valas, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah. (Media Indonesia)

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id