Ilustrasi setoran pajak  - - Foto; MI/ Rommy Pujianto
Ilustrasi setoran pajak - - Foto; MI/ Rommy Pujianto

Wah! UU HPP Bisa Tambah Penerimaan Pajak Rp140 Triliun

Ekonomi Kenaikan PPh penerimaan pajak pendapatan tidak kena pajak (ptkp) UU HPP UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Penghasilan Kena Pajak
Eko Nordiansyah • 08 Oktober 2021 11:17
Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan berdampak positif bagi penerimaan perpajakan. Bahkan penerimaan pajak tahun depan bisa bertambah Rp140 triliun dengan adanya UU HPP tersebut.
 
Dalam UU HPP terdapat sejumlah aturan perpajakan yang akan mulai diberlakukan pada tahun depan. Misalnya saja kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku mulai 1 April 2022 dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) yang juga diberlakukan pada tahun pajak 2022.
 
"Jadi memang ada potensi, di 2022 kita perkirakan hampir Rp140 triliun," katanya dalam video conference dilansir di Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suahasil menambahkan penerimaan pajak juga akan kembali bertambah antara Rp150 triliun sampai Rp160 triliun pada 2023 mendatang dengan adanya UU HPP. Namun hal ini tetap perlu dibarengi dengan upaya kerja keras dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggenjot penerimaan pajak.
 
"Ini tidak akan terjadi sendirinya, artinya DJP yang mengumpulkan penerimaan pajak ini bekerja keras meng-cover bidang-bidang yang menjadi sumber penerimaan pajak," ungkapnya.
 
Baca juga: Aturan Turunan UU HPP Ditunggu Dunia Usaha
 
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memang mengubah beberapa ketentuan pajak di sejumlah undang-undang lain. Meskipun demikian, masa berlaku sejumlah ketentuan pajak tersebut tidak serta merta diterapkan secara serentak karena adanya yang mulai berlaku mulai tahun depan.

Berikut masa berlaku UU HPP:

  1. Perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku mulai tahun pajak 2022.
  2. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru akan berlaku mulai 1 April 2022.
  3. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mulai berlaku sejak UU HPP ini diundangkan.
  4. Program Pengungkapan Sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
  5. Perubahan di bidang UU Cukai yang mulai berlaku mulai sejak UU HPP ini diundangkan.
  6. Pajak Karbon yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif