Presiden Joko Widodo. Dokumentasi Medcom.id
Presiden Joko Widodo. Dokumentasi Medcom.id

Jokowi Bahas Wacana Penerbitan Perppu Pelebaran Defisit Anggaran

Ekonomi Virus Korona
Nur Azizah • 24 Maret 2020 18:57
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengaku sudah membahas wacana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelebaran defisit anggaran dengan DPR. Penerbitan Perppu ini juga dalam rangka menangani pandemi virus korona (covid-19).
 
"Sudah beberapa hari kita bahas mengenai ini dan kemarin saya telah bertemu dengan Ketua DPR untuk mendapat dukungan politik mengenai ini," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Maret 2020.
 
Jokowi juga berkoordinasi dengan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Agung Firman. Koordinasi membahas relaksasi APBN untuk menangani wabah korona.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Intinya kita ingin ada relaksasi dari APBN, dan saat kita mengeluarkan Perppu, artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
 
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diperbesar dari tiga persen menjadi lima persen. Usulan tersebut akibat dampak virus korona terhadap perekonomian baik secara nasional maupun global.
 
Baca:Banggar Usulkan Pelebaran Defisit APBN Jadi 5%
 
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah lantaran APBN merupakan instrumen fiskal utama dalam menjalankan roda pembangunan. Makanya, perlu perubahan asumsi ekonomi makro maupun postur APBN 2020 demi menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.
 
Menurut Said, pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu yang merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perppu bisa fokus pada penjelasannya.
 
"Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari tiga persen ke lima persen dari PDB (Product Domestic Bruto) dan rasio utang terhadap PDB tetap 60 persen," kata Said.
 
Selanjutnya, Banggar menyarankan pemerintah segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU perubahan kelima. Poin penting Perppu ini memberikan insentif pajak penghasilan pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya di atas Rp100 miliar.
 
"Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp1 miliar untuk pencegahan dan penanganan covid-19 ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan covid-19," ungkap Said.
 
Pemerintah juga dipandang perlu segera menerbitkan Perppu APBN 2020. Ini menyusul tidak dimungkinkannya pelaksanaan rapat paripurna DPR dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distancing. Perppu dibutuhkan pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang dialami saat ini, dan beberapa bulan ke depan.
 
(AGA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif