Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Medcom.id/Desi Angriani
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Medcom.id/Desi Angriani

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Amendemen 82 UU dan 1.194 Pasal

Ekonomi Omnibus Law
Desi Angriani • 12 Desember 2019 18:53
Jakarta: Pemerintah mengamendemen 82 Undang-undang dan 1.194 pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU tersebut akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan omnibus law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
 
"Sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," katanya dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 
"Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait," sambungnya.
 
Lebih lanjut, UU tersebut bisa masuk ke dalam beberapa klaster. Artinya satu UU terkait dengan tiga klaster, maka tetap dihitung sebagai satu UU.
 
"Jumlah UU bukan berdasarkan penjumlahan total dari keseluruhan klaster," tegas mantan Menteri Perindustrian ini.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan,setidaknya ada tiga manfaat dari penerapan Omnibus Law. Di antaranya, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.
 
Kemudian efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan serta menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 
"Sebenarnya sudah banyak negara yang telah menerapkan Omnibus Law, antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Vietnam," tambah Susiwijono.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif