Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR. Foto: Medcom.id.Suci Sedya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR. Foto: Medcom.id.Suci Sedya

Pemerintah Sampaikan Perppu ke DPR

Ekonomi kementerian keuangan virus corona
Eko Nordiansyah • 02 April 2020 16:14
Jakarta: Pemerintah menyampaikan surat presiden (surpes) yang berisi pembahasan rancangan undang-undang (RUU) mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
 
Penyerahan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly kepada pimpinan DPR yang diwakili oleh Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 April 2020.
 
Sri Mulyani menjelaskan, penerbitan Perppu sebagai langkah pemerintah untuk bisa cepat menangani masalah penyebaran virus korona (covid-19). Untuk itu, diperlukan langkah yang luar biasa (extraordinary) dalam menghadapi yang luar biasa seperti sekarang ini.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di sini Perppu dijadikan landasan hukum untuk merespons dalam rangka langkah penyelamatan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Membantu masyarakat terdampak, dunia usaha, sektor eknomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan," kata dia.
 
Perppu ini mengatur fokus pemerintah untuk memprioritaskan anggaran di bidang kesehatan melalui alokasi dan re-focusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif mulai dari jaminan sosial (social safety net) hingga insentif bagi dunia usaha dan perekonomian.
 
"Langkah-langkah luar biasa ini tentu diharapkan tidak disalahgunakan dan oleh karnea itu, pemerintah dalam hal ini KSSK bekerja sama dengan Kejaksaan, kepolisian dan bahkan KPK agar potensi moral hazard atau penyalahgunaan oleh Perppu ini bisa dihindari," jelas dia.
 
Pemerintah berharap RUU yang disampaikan ke DPR ini bisa dibahas dan disetujui dalam waktu yang tidak lama. Dengan demikian, penerapan daripada ketentuan yang ada bisa dilaksanakan dalam rangka menangani covid-19 baik dari sisi kesehatan, maupun dampaknya kepada ekonomi.
 
Sementara itu, Puan berharap sinergi antar pemerintah dengan DPR bisa berjalan dengan baik dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi covid-19 ini. Dirinya berharap pemerintah bisa menggunakan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk kepentingan rakyat.
 
"Termasuk mencari formula fiskal dan kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan bidang strategis lainnya. DPR dan pemerintah lebih intensif di saat situasi yang tidak kondusif seperti ini, langkah-langkah bisa bersinergi dan nantinya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata dia.
 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif