Ilustrasi tenaga medis. Foto: Antara/Ndee
Ilustrasi tenaga medis. Foto: Antara/Ndee

Kemenkeu Jamin Tunjangan dan THR bagi Tenaga Kesehatan

Ekonomi tunjangan hari raya kementerian keuangan virus corona
Eko Nordiansyah • 28 Mei 2020 18:08
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji maupun tunjangan hari raya (THR) bagi para tenaga kesehatan akan disalurkan secara tepat sasaran. Apalagi saat ini tenaga kesehatan sedang berjuang menghadapi pandemi covid-19, namun banyak di antara mereka yang mengeluhkan gaji dan THR-nya tidak dibayarkan penuh oleh Rumah Sakit tempat mereka bekerja.
 
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana penanganan covid-19 di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rp3,5 triliun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 
Staf Khusus Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Menteri Keuangan Masyita Crystallin mengatakan, stimulus kesehatan ini direncanakan untuk tunjangan tenaga kesehatan (nakes), santunan bagi nakes yang meninggal karena covid-19, Bantuan Iuran BPJS bagi 30 juta Peserta Mandiri (PBPU/BP), dan belanja kesehatan lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebanyak Rp1,9 triliun untuk nakes dan Rp60 miliar sudah dialokasikan ke DIPA Kemenkes. Namun, saat ini Kemenkes masih melakukan verifikasi data untuk 19 RS/UPT dan Pemerintah Daerah juga masih memverifikasi data untuk 110 RS/UPT," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.
 
Masyita menjelaskan bahwa dokter spesialis akan mendapatkan tunjangan maksimal Rp15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp10 juta per bulan, perawat maksimal Rp7,5 juta per bulan, dan nakes lainnya maksimal Rp5 juta per bulan.
 
"Pemerintah berusaha maksimal untuk mendukung perjuangan nakes kita di garis depan. Namun, good governance harus tetap dijaga. Besarnya dana yang disalurkan juga harus tetap dikawal agar tepat sasaran. Oleh karenanya, Kemenkes tengah melakukan verifikasi dari data dan dokumen yang diberikan oleh RS/UPT dan Pemerintah Daerah" ungkapnya.
 
Sementara untuk insentif nakes daerah, dialokasikan sebesar Rp3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini Kemenkes sedang menyusun rekomendasi untuk alokasi tiap daerah. Sebanyak 56 RSUD/Dinas Kesehatan telah menyampaikan usulan untuk diverifikasi Kemenkes agar penyalurannya ke nakes yang memang menjadi pejuang medis di garis depan.
 
Demi menjaga tata kelola yang baik, proses penyaluran (disbursement) harus melalui proses verifikasi data yang tidak mudah dan untuk penanganan Covid sebagian besar terpusat di Kemenkes. Misalnya, untuk insentif nakes Kemenkes menerima laporan dari semua RS pusat maupun daerah. Untuk RS/UPT milik daerah pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 
Sementara itu untuk penanganan pasien covid-19, verifikasi pasien dilakukan oleh BPJS Kesehatam. Namun kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kemenkes untuk pencairan dananya.
 
Di luar APBN, sebenarnya daerah dapat pula langsung melakukan disbursement untuk pengeluaran yang bersumber dari APBD. Menurut Masyita, hal ini di luar insentif tenaga medis yang sudah di-cover APBN secara langsung.
 
"Saat ini ada sejumlah Rp30,6 triliun yang sedang menunggu proses dimasukkan ke dalam DIPA. Ini sudah termasuk Rp1,9 triliun yang telah dialokasikan sebelumnya. Sisanya sebesar Rp28,7 triliun sedang menunggu proses dokumen pendukung dari Kemenkes, yang terdiri dari pencegahan dan pengendalian covid, pelayanan laboratorium, pelayanan kesehatan termasuk rawat inap, kefarmasian dan alkes serta pengelolaan limbah medis dan penyebarluasan informasi," tambah Masyita.
 
Dengan besarnya stimulus kesehatan yang digelontorkan Pemerintah ini dapat menyelamatkan masyarakat Indonesia dari pandemi covid-19 dan memperbaiki tata kelola ekosistem kesehatan di Indonesia.
 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif