Kenaikan <i>Rating</i> Turunkan Imbal Hasil Surat Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (MI/Panca Syurkani).
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan rating utang yang diberikan oleh lembaga pemeringkat dunia turut memberi andil positif bagi penurunan yield atau imbal hasil dalam penerbitan surat berharga negara (SBN).

"Setiap kali ada perbaikan rating, akan menurunkan yield kita," kata Ani sapaan akrabnya di Kemenkeu, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Dirinya mencontohkan ketika Standard and Poor's (S&P) menaikkan rating utang Indonesia pada Mei 2017, saat itu pula yield dari surat utang denominasi USD turun sembilan basis poin, kemudian surat utang berdenominasi Euro turun yieldnya tiga basis poin, dan untuk yang denominasi rupiah turun 12 basis poin.

Kemudian saat Fitch menaikkan rating pada Desember 2017, yield untuk USD turun satu basis poin, lalu yang Euro turun 0,5 basis poin dan obligasi rupiah turun 10 basis poin.

Begitu juga dengan kenaikan rating dari Moody's baru-baru ini yakni Jumat lalu juga ikut menurunkan yield untuk obligasi USD 0,8 basis poin, Euro dua basis poin dan rupiah lima basis poin.

"Ini immediately (langsung) kita alami. BUMN-BUMN kita juga dapat imbas positif karena dapat yield lebih rendah dan harga yang lebih kompetitif," tutur Ani.

Adapun sepanjang tahun ini, empat lembaga pemeringkat internasional telah menaikkan level rating Indonesia di atas layak investasi atau investment grade, di antaranya Rating and Investment Information, Japan Credit Rating Agency, Fitch Rating dan terakhir Moody's Service.

Sementara salah satu lembaga rating terbesar yakni S&P belum memberikan penilaiannya. Terakhir, S&P memberikan penilaiannya pada Mei tahun lalu dengan menaikkan  peringkat utang Indonesia menjadi BBB-/A-3 dengan outlook stabil atau setara investment grade. Untuk mendapatkan kenaikan tersebut dari S&P, dibutuhkan waktu selama enam tahun bagi Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, setiap lembaga rating memiliki metodologi dalam memberikan penilaian, namun dia meyakini antarlembaga tak memiliki perbedaan metodologi yang signifikan, sehingga diharapkan S&P juga akan mengikuti lembaga rating sebelumnya untuk menaikkan kembali rating Indonesia.

Ani bilang, dalam memberikan penilaian pada suatu ekonomi, lemnbaga rating semakin transparan. Mereka akan melihat dari sisi fiskal, moneter, neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, institusi.

Dari beberapa poin penilaian, Ani pun mengklaim bahwa ekonomi Indonesia sudah bagus, namun pemerintah tak bisa memprediksi cara lembaga rating itu dalam menilai kualitas institusi suatu negara.

"Kita sudah dapat separuh dari penilaian yang bagus, dan kita enggak bisa prediksi cara mereka menilai kualitas institusi dan bagaimana mereka menginput shock itu. Itu masing-masing ada metodologi. Dengan adanya metode penilaian sebelumnya, yang lain tentu enggak banyak berbeda," jelas dia.

 

(SAW)