Ilustrasi. (Foto: Medcom.id/Rakhmat Riyandi).
Ilustrasi. (Foto: Medcom.id/Rakhmat Riyandi).

Kemenko Perekonomian Bahas Revisi Daftar Negatif Investasi

Ekonomi daftar negatif investasi
Eko Nordiansyah • 07 Maret 2018 11:56
Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti usulan revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya hal itu akan dibahas di kementerian dan lembaga terkait.
 
"Akan kami review dan bahas ke kementerian dan lembaga terkait," kata Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018.
 
Dirinya menambahkan dalam revisi ini pemerintah melihat bahwa poin yang paling penting adalah cara berpikir pemerintah, tak boleh menghambat investor yang akan masuk ke dalam negeri. Salah satunya mempermudah perizinan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun demikian, Bambang mengaku pihaknya belum membahas secara rinci sektor mana saja yang akan dievaluasi. Menurut dia, upaya merevisi DNI dilakukan demi menggenjot investasi yang masuk ke Indonesia.
 
Baca: Investor Tunggu Revisi Daftar Negatif Investasi
 
"Kalau mau undang investasi, tak boleh ada hambatan, kami review ini. Sektornya belum dibahas rinci, tapi kalau masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus dipermudah. (Revisi DNI) ini juga akan didorong oleh kemudahan perizinan," jelas dia.
 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini untuk mengurangi larangan bagi investor asing berinvestasi di Tanah Air.
 
DNI ini merupakan salah satu produk hukum yang diciptakan untuk membuat para investor memiliki kejelasan pilihan bidang usaha yang ada di Indonesia. Tak hanya kejelasan bidang usaha, rasa aman berinvestasi pun bisa didapatkan saat para penanam modal mengetahui secara pasti aturannya.
 
"Revisinya tidak perlu banyak-banyak sektornya, tapi sektor yang kita buka benar-benar dibuka sampai ke hilir, dan proses perizinan dan regulasi yang menjadi hambatan disektor tersebut bisa diatasi," kata Thomas.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif