Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Ramdani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Ramdani

Sri Mulyani Minta Kepastian Hukum Lindungi Upaya Pemulihan Ekonomi

Ekonomi Virus Korona Sri Mulyani penegakan hukum Mahkamah Agung RI Pemulihan Ekonomi Nasional
Eko Nordiansyah • 27 Agustus 2020 15:07
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepastian hukum dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, pemerintah harus mengambil langkah luar biasa (extraordinary) di tengah tekanan pandemi covid-19.
 
Ia tak ingin risiko saat krisis 1998-1999 lalu kembali terjadi. Saat itu, lembaga eksekutif, yudikatif serta legislatif tidak memiliki pegangan hukum yang kuat dalam menangani krisis ekonomi. Karenanya, kebijakan pemerintah saat ini akan berjalan efektif dan cepat jika sistem peradilan di Indonesia khususnya Mahkamah Agung turut memberikan dukungan.
 
"Sehingga bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha agar mereka tidak hanya bertahan dari covid tapi juga memiliki kemampuan untuk kembali pulih dari kondisi kedaulatan danemergencysaat ini," kata Ani sapaannya dalam webinar Internasional Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ani menegaskan selama ini Kementerian Keuangan selalu melakukan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memformulasikan kebijakan. Hal tersebut demi meminimalisasi permasalahan hukum yang bisa timbul di kemudian hari.
 
"Kita berharap didalam proses yang transparan namun harus cepat dan urgent maka niat baik bisa dilihat dan juga bisa ditunjukkan secara nyata. Dan proses tetap akan rapi dan tertib meskipun kecepatan menjadi luar biasa penting," ungkapnya.
 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan kepastian hukum penting dalam mengambil setiap langkah kebijakan. Dengan begitu, berbagai pertimbangan hukum akan menjadi lebih komprehensif dan bijaksana.
 
"Lembaga peradilan diharapkan mampu benar-benar memahami sejak dini kondisi yang sedang berlangsung sehingga di dalam mempertimbangkan hukum yang nanti dilakukan dalam penanganan kasus bisa merupakan pertimbangan hukum yang komprehensif dan bijaksana," pungkas dia.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif