Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: dok Kemenkeu
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: dok Kemenkeu

Wamenkeu Nilai Penggunaan EBT Bukan Pilihan tapi Keharusan di Masa Depan

Ekonomi Kementerian Keuangan Ekonomi Indonesia Energi Terbarukan
Eko Nordiansyah • 22 Oktober 2021 10:48
Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) bukan merupakan pilihan bagi Indonesia, namun hal yang harus dilakukan di masa depan. Energi fosil tidak akan pernah cukup, selain dari efek CO2 yang ditimbulkannya dalam jangka menengah panjang.
 
"Energi terbarukan itu, kalau buat dalam banyak sekali pembicaraan, ini bukan pilihan. Ini adalah arah ke depan kita. Kita ingin menciptakan tentu satu sisi kebutuhan energi kita akan terus berlanjut dan membesar," kata dia, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jumat, 22 Oktober 2021.
 
Suahasil mengingatkan, dalam proses menuju ke arah penggunaan EBT secara penuh tersebut, Indonesia tidak berangkat dari titik nol. Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement dengan komitmen untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 41 persen dengan bantuan dari dunia internasional dan 29 persen dengan usaha sendiri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Cara menjalankannya adalah dengan melihat sektor-sektor apa sih di perekonomian kita yang memiliki emisi. Dari hampir semua publikasi yang diupayakan, kajian yang dirumuskan, desain yang dihitung, ada sekitar 38 persen (sepertiga dari emisi yang harus diturunkan) pada sektor energi. Nah disini termasuk di sektor penyediaan listrik," ungkapnya.
 
Hal ini tidak terlepas dikarenakan pada masa lalu Indonesia memang membangun pembangkit-pembangkit listrik yang berbasiskan energi atau input berasal dari fosil, di antaranya pembangkit-pembangkit listrik batubara dan pembangkit listrik bahan bakar solar. Untuk itu, kedepannya pembangkit listrik harus mengandalkan sumber EBT.
 
"Komitmen adalah menuju energi terbarukan bukan pilihan. Ini jalan kita ke depan yang harus kita pikirkan. Komitmennya adalah mempercepat (terwujudnya net zero emissions). Kalau 2060 bisa dapat, Oke. Lebih cepat dari 2060, Mau. Dan ini yang musti kita desain dan kita cari cara menjalankannya," jelas dia.
 
Namun, Wamenkeu juga mengingatkan mengenai berbagai macam skema kontrak antara PLN dengan para operator PLTU yang tidak boleh dikesampingkan. Dalam kontrak tersebut ada hak dan kewajiban, dan kontrak penyediaan ketenagalistrikan adalah kontrak jangka panjang yang memiliki sejumlah konsekuensi apabila kemudian dilakukan penyesuaian.
 
"Kontrak-kontrak pembangkit itu juga berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia karena kontrak-kontrak itu juga sangat dilihat oleh berbagai macam institusi internasional. PLN sendiri juga sangat diperhatikan oleh institusi internasional. PLN mengeluarkan obligasi, menjual obligasinya kepada internasional, dan PLN berhubungan dengan multilateral banks," pungkasnya.
 
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif