Menteri Keuangan Sri Mulyani usulkan perubahan bea meterai. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Menteri Keuangan Sri Mulyani usulkan perubahan bea meterai. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Pemerintah Ingin Ubah Bea Meterai Rp6.000 Jadi Rp10 Ribu

Ekonomi Bea Meterai
Eko Nordiansyah • 03 Juli 2019 19:12
Jakarta: Pemerintah berencana melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Bea Meterai tahun 1985. Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke Komisi XI DPR ini dimaksudkan salah satunya untuk melihat kembali mengenai besaran tarif bea meterai.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini bea meterai ditetapkan sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Hal ini sebagaimana pasal 3 UU Bea Meterai Tahun 1985, peningkatan bea materai diatur hanya enam kali dari tarif awal Rp1.000 dan Rp500.
 
"Penetapan tarif tertinggi bea meterai ditetapkan pada 2000 yaitu menjadi Rp6.000 dan Rp3.000 dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena batasan UU," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sri Mulyani menjelaskan pengenaan bea meterai perlu ditinjau ulang setelah 19 tahun lamanya. Apalagi selama periode tersebut pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat, sehingga potensi bea meterai juga bisa ditingkatkan tanpa memberatkan masyarakat.
 
"Atas dasar pertimbangan tersebut dan untuk semakin menyederhanakan pelaksanaan kewajiban bea meterai, kami mengusulkan di dalam RUU ini penyederhanaan tarif bea meterai hanya menjadi satu tarif saja yang tetap yaitu menjadi Rp10 ribu," jelas dia.
 
Selain soal tarif, pemerintah juga mengusulkan perubahan batasan penggunaan dokumen yang wajib dibubuhi meterai, perluasan definisi dokumen obyek bea meterai, pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk menjadi pemungut bea meterai, penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai, dan pemberian fasilitas bea meterai.
 
Saat ini UU bea meterai 1985 menyatakan bahwa yang tidak dikenai bea meterai adalah dokumen penerimaan uang dengan nilai nominal sampai dengan Rp250 ribu, dokumen lebih dari Rp250 ribu hingga Rp1 juta dikenakan bea meterai Rp3.000, dan dokumen lebih dari Rp1 juta dikenakan bea meterai Rp6.000.
 
"Pengaturan tersebut diusulkan untuk disederhanakan menjadi hanya satu batasan bea meterai saja (Rp10 ribu) dan nilainya ditingkatkan menjadi Rp5 juta sebagai batas nominal dari nilai dokumen," ungkapnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif