Ilustrasi OJK - - Foto: Antara/ Mohammad Ayudha
Ilustrasi OJK - - Foto: Antara/ Mohammad Ayudha

OJK Rumuskan Perpanjangan Program Restrukturisasi

Ekonomi OJK Perbankan Kredit
Husen Miftahudin • 12 Agustus 2020 20:26
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merumuskan formula perpanjangan program restrukturisasi kredit. Program ini dinilai mampu mendorong geliat perekonomian nasional di tengah ancaman resesi imbas pandemi covid-19.
 
"Kita lagi memikirkan bagaimana restrukturisasi ini kita perpanjang, apakah itu di kredit perbankan atau di perusahaan pembiayaan (leasing)," kata Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W Budiawan dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Agustus 2020.
 
Berdasarkan hasil monitoring OJK hingga 20 Juli 2020, progres penerapan program restrukturisasi kredit yang sudah dilakukan industri perbankan mencapai sebanyak Rp784,36 triliun. Keringanan kredit ini diberikan kepada 6,73 juta nasabah yang terdampak pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari jumlah itu, sebanyak Rp330,27 triliun di antaranya diberikan kepada 5,38 juta debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara sebanyak 1,34 juta debitur lainnya merupakan debitur non-UMKM dengan total saldo pokok plafon pinjaman perjanjian kredit (baki debet) yang direstrukturisasi senilai Rp454,09 triliun.
 
Regulator juga mencatat restrukturisasi pinjaman yang telah dilakukan perusahaan pembiayaan. Hingga 11 Agustus 2020, total pengajuan permohonan restrukturisasi terhadap debitur 182 perusahaan pembiayaan sebanyak 4,82 juta kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp150,43 triliun dan bunga sebesar Rp38,03 triliun.
 
Dari jumlah tersebut, kontrak yang disetujui perusahaan pembiayaan untuk dilakukan restrukturisasi sebanyak 4,18 juta kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp124,34 triliun dan bunga sebesar Rp31,73 triliun.
 
"Sementara kontrak yang permohonannya masih dalam proses sebanyak 350.140 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp16,34 triliun dan bunga sebesar Rp3,90 triliun," paparnya.
 
Sementara sebanyak 285.405 kontrak permohonan restrukturisasi pinjaman ditolak multifinance dengan total outstanding mencapai sebesar Rp9,75 triliun dan bunga sebanyak Rp2,40 triliun.
 
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menegaskan kebijakan restrukturisasi hanya berlaku untuk satu tahun. Bila industri memerlukan, kebijakan tersebut bisa diperpanjang. Namun dalam hal ini otoritas perlu melihat berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperpanjang kebijakan tersebut.
 
"Kita bersama-sama sepakat akan kita lihat segera, apakah memang perlu (perpanjangan jangka waktu restrukturisasi kredit) dan berapa lama (perpanjangan) itu dilakukan," ungkap Heru.
 
Menurutnya, perpanjangan kebijakan program restrukturisasi kredit tak bisa asal diputuskan, perlu analisa dan kajian lebih mendalam. "Tentunya kita akan terus melakukan analisa mengenai kemungkinan-kemungkinan itu, dan akan kita umumkan pada saat dan timing yang tepat," ucapnya.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengaku ada ruang untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit tersebut. Perpanjang atau tidaknya kebijakan tersebut akan diputus sebelum akhir tahun.
 
Saat ini OJK sedang memonitor realisasi keringanan kredit kepada debitur yang terkena dampak covid-19 tersebut. Wimboh menyebutkan, keputusan perpanjangan atau tidaknya kebijakan itu tergantung seberapa cepat pemulihan ekonomi nasional berlangsung.
 
"Jangan-jangan kita bisa recovery (pulih) cepat, tapi kami akan putus nanti. Kalau memang belum (pulih), dalam POJK juga sudah kita kasih ruang bahwa ini bisa diperpanjang apabila memang diperlukan," jelasnya.
 
Kebijakan restrukturisasi kredit di industri perbankan tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Sementara POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 menjadi dasar pelaksanaan restrukturisasi kredit di perusahaan pembiayaan.
 
Dalam dua ketentuan ini, perbankan dan perusahaan leasing dapat menerapkan kebijakan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

 
(Des)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif