Ilustrasi penyaluran kredit perbankan tertekan selama pandemi - - Foto: dok Antara
Ilustrasi penyaluran kredit perbankan tertekan selama pandemi - - Foto: dok Antara

OJK: Permintaan Lemah, Bank Kesulitan Salurkan Kredit

Ekonomi OJK Perbankan Kredit pandemi covid-19
Husen Miftahudin • 02 Maret 2021 20:51
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan industri perbankan masih kesulitan menyalurkan kredit lantaran permintaan kredit masih berada di titik nadir.

"Permintaannya lemah. Contoh hotel, tingkat okupansinya sangat rendah. Bahkan tentu saja manufaktur dan otomotif. Tidak ada gunanya membuka kembali penuh operasinya, tidak ada alasan juga mereka mengambil kredit ke bank walaupun digaransi oleh pemerintah," ucap Wimboh dalam sebuah diskusi daring, Selasa, 2 Maret 2021.
 
Padahal perbankan memiliki kelebihan likuiditas lantaran Bank Indonesia (BI) menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Di sisi lain, pemerintah juga memberikan stimulus fiskal.
 
BI sepanjang 2020 telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebanyak Rp726,57 triliun. Jumlah tersebut utamanya bersumber dari penurunan GWM sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sebanyak Rp555,77 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp66,99 triliun kepada perbankan. Tujuannya untuk menambah likuiditas saat menyalurkan kreditnya kepada dunia usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
 
Sayangnya langkah yang ditempuh otoritas moneter dan fiskal tersebut belum mampu mendorong penyaluran kredit. "Itu semua adalah koordinasi kebijakan antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Kita masih terus menjaga dan memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk disalurkan," tegas Wimboh.
 
Terkait belum pulihnya permintaan, Wimboh menyebut pemerintah dan otoritas akan mendongkrak permintaan masyarakat melalui berbagai insentif kebijakan dan relaksasi. Bank Indonesia misalnya, yang menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio Loan To Value (LTV) untuk kredit properti, rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor.
 
OJK juga meringankan uang muka kredit kendaraan bermotor dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan.
 
Pemberian pelonggaran peraturan prudensial ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi calon debitur untuk memperoleh kredit berupa penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dikaitkan dengan LTV dan profil risiko serta Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai upaya menurunkan beban cost of regulation.
 
Sedangkan pemerintah memberikan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Lalu merelaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi nol persen untuk sektor perumahan.
 
"Itu mengapa pemerintah membuat kebijakan untuk menstimulasi permintaan dengan menurunkan pajak untuk kendaraan dan perumahan. OJK dan BI juga menurunkan standar prudential untuk sementara untuk memastikan permintaannya tetap ada," pungkas Wimboh.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif