Ilustrasi OJK - - Foto: MI
Ilustrasi OJK - - Foto: MI

4 Insentif OJK Dukung Percepatan Program Kendaraan Listrik

Ekonomi OJK Perbankan mobil listrik motor listrik
Husen Miftahudin • 04 September 2020 15:46
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) yang dicanangkan pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019. Dukungan tersebut dilakukan dengan mendorong perbankan nasional agar berpartisipasi dalam mencapai program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan ada empat insentif yang diberikan OJK untuk mendorong percepatan program ini. Insentif tersebut tertuang dalam surat yang diberikan Heru kepada Direksi Bank Umum Konvensional pada 1 September 2020.
 
Pertama, OJK meminta bank umum konvensional menyediakan dana kepada debitur untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai dan/atau pengembangan industri hulu KBL BB, seperti industri baterai, industri charging station, dan industri komponen agar dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan.
 
Kedua, penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan atau asuransi BUMN dan BUMD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal ini sejalan dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (POJK BMPK)," ujar Heru dalam keterangan tertulis yang diterimaMedcom.id, Jumat, 4 September 2020.
 
Ketiga, penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Hal ini sesuai dengan penerapan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
 
Keempat, kredit untuk pembelian KBL BB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBL BB untuk perorangan atau badan usaha UMK dapat dikenakan bobot risiko 75 persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

 
Penerapan bobot risiko dimaksud sesuai SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar cukup rendah apabila dibandingkan dengan bobot risiko kepada korporasi tanpa peringkat yaitu sebesar 100 persen.
 
Selain hal tersebut, jelas Heru, insentif-insentif ini sesuai dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik diatur bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh OJK.
 
"Antara lain berupa mengikutsertakan dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau penganugerahan sustainable finance award," tutup Heru.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif